Samarinda, SEKALTIM.CO – Sebanyak 8 peserta didik dan 5 orang pendamping dari Sespimti Polri Dikreg ke-33 T.A. 2024 menggelar Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) di Kalimantan Timur. PKDN ini merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dengan tema “Strategi Kamtibmas Dalam Pesta Demokrasi 2024 Menuju Indonesia Emas”.
Rombongan PKDN yang dipimpin Brigjen Pol Yustan Alpiani dan Kombes Pol I Ketut Yudha Karyana mendatangi Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa 23 April 2024. Mereka disambut hangat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kaltim, H.M. Syirajuddin, ST, MH beserta jajaran terkait.
Peserta didik yang hadir antara lain, Kombes Pol Christian Tory, S.I.K, Kombes Pol Tofik Sukendar, S.I.K., M.H., Kombes Pol Anton Sudjarwo, S.I.K., dan Kolonel Inf Budi Handoko, S.Sos.
Selama kunjungan, peserta PKDN berkesempatan mempelajari situasi dan kondisi keamanan Kaltim jelang pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Kesiapan Sumber Daya Organisasi Kaltim
Meski termasuk 5 besar provinsi dengan tingkat kerawanan Pemilu tinggi versi Bawaslu RI, Syirajuddin menegaskan situasi Kaltim secara umum aman terkendali. Sumber daya organisasi keamanan telah bergerak maksimal mengamankan pesta demokrasi.
Meski Bawaslu Kaltim merekomendasikan 21 TPS di 5 kabupaten/kota untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat sejumlah pelanggaran, itu tidak mengganggu situasi keamanan secara keseluruhan
“Secara umum situasi dan kondisi Kaltim dalam keadaan aman dan terkendali. Sumber daya organisasi terkait pelaksanaan pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran terkait dengan kemungkinan terganggunya keamanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 tidak terjadi. Meskipun dari pihak Bawaslu RI telah merilis terkait Indeks Kerawanan Pemilu di mana Kaltim masuk dalam 5 besar Provinsi yang rawan dengan tingkat kerawanan tinggi yakni mencapai skor 74,04,” papar Syirajuddin dikutip dari keterangan tertulis Biro POD Kaltim, Selasa 23 April 2024.
Antusiasme Pemilih di Kaltim
Aspek strategis lain yang disorot adalah tingkat partisipasi pemilih Kaltim yang sangat tinggi di angka 81%. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dibanding Pemilu 2019 (75%) dan Pilkada 2020 (61%).
Antusiasme masyarakat Kaltim untuk menyalurkan hak suaranya begitu luar biasa. Ini modal berharga bagi pelaksanaan pesta demokrasi yang aman dan damai
“Situasi masyarakat di wilayah Provinsi Kaltim pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024, sangat mendukung terciptanya pemilu yang demokratis. Bahkan tingkat partisipasi pemilih yang hadir ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya meningkat secara signifikan di angka 81% lebih, meningkat dari pelaksanaan Pemilu di tahun 2019 yang hanya sekitar 75% bahkan jauh dari Pilkada tahun 2020 yang hanya di angka 61%,” ujar Syirajuddin.
Upaya dan Kebijakan Gubernur Kaltim
Untuk menjaga situasi kondusif, Gubernur Kaltim rutin menggelar pertemuan dengan seluruh Forkopimda. Para tokoh masyarakat, agama hingga elemen pemuda-pelajar/mahasiswa juga dihadirkan sebagai audien.
Di sisi lain, sejumlah kebijakan pengamanan juga diterapkan Gubernur dengan mengalokasikan dana hibah pengamanan kepada TNI/Polri Kaltim. Rinciannya, Polda Kaltim (Rp52,3M), Kodam VI/Mulawarman (Rp4,9M), dan Korem 091/ASN (Rp4,7M).
Pola Kerjasama Keamanan dengan TNI/Polri
Model kerjasama yang terjalin mesra antara Pemprov Kaltim dan Polri khususnya Polda Kaltim juga menjadi kunci suksesnya pengamanan Pemilu/Pilkada 2024. Diungkapkan bahwa pola kerjasama tersebut berbentuk alokasi dana hibah kepada Kapolda Kaltim.
Dengan pola kolaborasi yang sinergis dari semua pemangku kepentingan, optimisme bisa menghelat pesta demokrasi 2024 dengan lancar, aman, dan damai
“Model dan bentuk kerja sama yang dilakukan terutama dengan Kepolisian terutama dalam hal pelaksanaan pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, dengan mengalokasikan dana hibah kepada Kapolda Kaltim dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024,” pungkas Syirajuddin.
Seusai sesi diskusi, rombongan PKDN Sespimti Dikreg ke-33 yang juga terdiri dari peserta dari TNI dan institusi lain menyampaikan apresiasi atas kesempatan menggali informasi penting menyongsong Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Praktik kerja lapangan ini diharapkan mampu membekali mereka dengan pengetahuan terkini dalam menyusun strategi kamtibmas menghadapi dinamika demokrasi di Indonesia. (*)
