Samarinda, SEKALTIM.CO – Penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) harus dilakukan agar kemajuan suatu daerah dapat benar-benar terwujud. Hal itu dikatakan secara langsung oleh Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin.
Menurut mantan Bupati Kutai Timur itu, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan.
“Selama saya mengamati pembangunan yang ada di daerah seluruh Indonesia, setidaknya ada banyak tantangan yang dihadapi daerah dalam mencapai kemajuan pembangunan. Salah satunya, soal good government ini,” ujar Mahyudin, Selasa (22/5/2024).
Berdasarkan praktik pemerintahan yang ada kata pria kelahiran 1979 itu, kehadiran good governance merupakan antitesa dari adanya praktik bad government yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Semua ini bisa membawa negara atau daerah menuju kebangkrutan. Maka dari itu, good governance era otonomi daerah dianggap sebagai kunci keberhasilan pemerintahan untuk dapat mencapai kemajuan di daerahnya.
Untuk itulah, semua daerah termasuk Provinsi Kaltim, harus mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan mereka. Terlebih lagi, saat ini Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Dampaknya apa, ya Provinsi Kaltim ini harus mampu mencontoh atau menyelaraskan tata pemerintahan modern yang akan diterapkan di IKN,” jelasnya, saat mengikuti FGD bersama mahasiswa Untag Samarinda.
IKN Nusantara direncanakan akan dibangun sebagai kota cerdas dengan tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien. Selain menerapkan prinsip-prinsip good governance, IKN juga akan mengadopsi konsep Smart Governance.
Konsep ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, mudah diakses, serta melibatkan partisipasi publik.
Pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan di IKN dianggap sangat penting untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dapat dipastikan, masyarakat di IKN nantinya bakalan lebih mudah berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, mengakses informasi, dan mengurus administrasi.
“Kita membayangkan kota cerdas IKN nanti yang akan menggunakan konsep smart governance dengan pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence, Natural Language Processing, Robotic Process Automation, dan sebagainya,” terangnya.
Dengan adanya teknologi itu, produktivitas dapat dimaksimalkan, dan biaya serta usaha yang dikeluarkan bisa menjadi lebih efektif. Harapan Mahyudin, IKN akan menjadi kota cerdas yang mampu mengubah landscape penyelenggaraan pelayanan publik di Kaltim.
“Kita harap, dampaknya bisa menggerakkan roda ekonomi juga. Intinya, Kaltim harus bisa melakukan transformasi pelayanan publik dengan mengadopsi sistem good governance dan smart governance seperti yang akan diterapkan di IKN,” tegasnya.
Transformasi ini menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat di Kaltim. Alasannya beber Mahyudin, karena pelayanan publik adalah dasar dari kehadiran pemerintahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan meninggalkan persepsi yang buruk, yang jika dibiarkan dapat menurunkan kepercayaan dan marwah penyelenggara pemerintah,” urainya.
Kehadiran IKN dipastikan akan mengubah situasi penyelenggaraan pemerintahan di Kaltim. Oleh karena itu, birokrasi sebagai garda terdepan penyelenggara pelayanan publik harus segera mengubah cara berpikir, cara merespons, dan cara bekerjanya.
“Mereka juga harus terbiasa dengan sistem pelayanan yang terdigitalisasi seperti yang akan diterapkan di IKN nanti,” tuturnya, dalam acara yang mengangkat tema ‘Transformasi Pelayanan Publik dan Pemerintahan Daerah Kaltim Pasca Kehadiran IKN’.
Mahyudin juga menyoroti peran mahasiswa dalam transformasi ini. Menurutnya, semua pihak, termasuk mahasiswa, harus terlibat aktif. Pasalnya, mereka ini lah, yang nantinya akan menjadi penerus di sektor pelayanan publik.
“Mahasiswa harus mengubah cara berpikir mereka agar siap menghadapi dunia yang sudah berubah dengan cepat, terutama akibat perkembangan teknologi seperti AI. Jadi kita sudah harus meninggalkan pola-pola lama dengan pola baru yang lebih cepat, efisien, dan pelayanan publiknya harus lebih mantap dan keren,” pungkasnya.
Dengan transformasi ini, Kaltim diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan efisien. Tujuannya, untuk mendukung keberhasilan pembangunan IKN Nusantara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Menanggapi itu, Rektor Untag Samarinda Dr. Marjoni Rachman pun menegangkan bahwa, beberapa sektor pelayanan publik di Kaltim itu sangat perlu ditingkatkan. Mengingat, banyaknya urusan-urusan yang tadinya menjadi kewenangan daerah sekarang ditarik ke pusat.
“Kalau gini, indikator-indikator pelayanannya itu menjadi hilang. Mengapa, karena sudah bukan kewenangan daerah lagi. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota itu harus melakukan berbagai upaya. Harus ada inovasi di dalam pelayanan publik itu,” paparnya.
“Saya menilai mereka sudah cukup berhasil untuk melaksanakan itu. Hanya saja kita perlu melihat lagi bagian mana yang belum begitu bagus, seperti aksesibilitasnya. Ada beberapa pelayanan publik yang belum bisa diakses masyarakat secara keseluruhan, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Ini harus ada solusinya agar mereka tetap bisa mengakses pelayanan itu,” tutupnya.
