Akmal Malik Bantah Potong Anggaran Beasiswa: “Semua Diserahkan ke TAPD, Ketuanya Sekda!”

SEKALTIM.CO – Di tengah hiruk-pikuk politik Kalimantan Timur (Kaltim), nama Pj Gubernur Akmal Malik menjadi pusat perhatian, setelah Isran Noor, mantan gubernur periode 2018-2023, melontarkan kata-kata tak senonoh kepadanya, Sabtu lalu (14/9/2024).

Dihadapan puluhan mahasiswa baru (maba) di Universitas Balikpapan. Kata “Sontoloyo”, keluar dari mulut Isran Noor. Dia menyebut bahwa pemangkasan anggaran Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) adalah ulah daripada PJ Gubernur (Akmal Malik).

“Ini bukan karena saya, tapi karena urusan Pj. Siapa Pj itu? Sontoloyo itu!,” ujar Isran dengan lantang, seperti yang dikutip dari Tribun Kaltim dan video streaming Onix Channel Indonesia.

Tuduhan Isran Noor ini rupanya tak membuat Pj Gubernur Akmal Malik ciut. Justru, sebagai seorang yang menduduki jabatan strategis di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, yakni Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), ia membantah dengan tegas tudahan itu.

“Bapak Ibu, mungkin ada yang mendengar saya memotong anggaran beasiswa, saya tidak pernah cawe-cawe di anggaran, tidak pernah,” jelas, Akmal Malik, yang mengerti soal regulasi dan aturan di pemerintahan.

Lebih lanjut, Pj Gubernur menegaskan bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.

“Semua sudah diserahkan pada TAPD. Siapa ketuanya? Sekda. Dimana anggaran dibahas? Kantor gubernur dan DPRD Kaltim. Jadi, nggak mungkin seorang Pj Gubernur itu memotong anggaran,” tegasnya, dihadapan para pejabat yang hadir dalam pelantikan PJ Bupati PPU.

Seluruh proses pembahasan anggaran kata dia, sudah dilakukan secara transparan sesuai regulasi yang berlaku. Dimana, perencanaan-perencanaan yang disusun itu dieksekusi oleh TAPD. Dan Pj Gubernur, tidak bisa ikut campur atau mengintervensinya.

“Apakah bisa kepala daerah mengintervensi? Tidak bisa. Kalau bapak mau diributin sama organisasi perangkat daerah (OPD), silahkan saja diintervensi. Tapi itu nggak akan bisa, sebab semua sudah sesuai perencanaan.”

Ia juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini, fitnah dan tuduhan adalah risiko yang harus dihadapi seorang kepala daerah. Menjadi seorang Pj (penjabat) itu kata Akmal Malik, benar-benar tidak mudah.

“Tidak mudah, karena banyak sekali harapan yang digantungkan kepada kita. Namun, tugas seorang pemimpin adalah mengambil risiko,” paparnya, di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada Kota Samarinda.

Akmal Malik menutup klarifikasinya dengan pesan penuh kehati-hatian, mengingat masa-masa persiapan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah semakin dekat. Sangat rawan jika melakukan pergerakan yang tak perlu.

“Tidak mudah menjelaskan ini pada publik, apalagi sekarang masa persiapan Pilkada. Ini adalah masa-masa yang sangat sensitif. Saya hanya bisa berpesan agar tidak melakukan gerakan tambahan yang bisa memperkeruh suasana.”

Dikenal sebagai sosok yang taat aturan, dia juga mengingatkan pada seluruh jajaran yang ada di Pemerintah Provinsi Kaltim untuk terus bekerja sesuai aturan dan regulasi.

“Teman terbaik saya adalah aturan. Mari kita ikuti apa saja yang sudah diamanatkan dalam regulasi. Bekerjalah sesuai aturan, insya Allah kita akan selamat,” pesan pria kelahiran 16 Maret 1970 itu, Kamis (19/9/2024).

Sementara itu, Imam Hidayat, selaku Ketua Badan Pelaksana Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT), menjelaskan bahwa anggaran murni APBD Kaltim tahun ini hanya sekitar Rp 200 miliar. Memang, angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Rp 504 miliar pada tahun lalu.

“Anggaran di 2024 ini hanya 40 persen dari tahun lalu, 2024, otomatis jumlah penerima beasiswa berkurang,” bebernya. Dari 295 ribu pendaftar, hanya 47 ribu saja yang diterima.

Sedangkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Irhamsyah, membenarkan bahwa penurunan anggaran APBD Kaltim, yang turun dari Rp 27 triliun menjadi Rp 22,19 triliun, berdampak pada berbagai alokasi, termasuk beasiswa.

“Kami tetap berusaha menyesuaikan dengan keadaan, meskipun keluhan dari masyarakat pasti ada,” tegasnya.