SEKALTIM.CO – Debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) yang baru-baru ini terlaksana pada Rabu (23/10/2024) malam meninggalkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat, terkhususnya bagi Barisan Kemenangan Demokrasi (Barikade).
Bukan tanpa sebab Ketua Barikade Kaltim, Oschar Rawindra SH, yang berprofesi sebagai pengacara ini benar-benar kecewa. Melainkan, karena pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Isran Noor – Hadi Mulyadi yang dirasa lebih banyak menunjukkan gestur tidak serius.
Alih-alih memfokuskan diri pada gagasan dan visi misi untuk masa depan Kaltim, pasangan petahana ini malah melontarkan candaan dan serangan pribadi terhadap pasangan nomor urut 02, Rudy Mas’ud – Seno Aji.
Tindakan petahana ini sungguh disayangkan. Padahal sikap dan gaya komunikasi seorang calon pemimpin sangat diperhatikan oleh masyarakat, sekecil apapun itu. Sehingga yang terjadi di lapangan, debat Pilgub Kaltim malah tidak sesuai harapan.
“Sekecil apapun, masyarakat melihat attitude, gestur, dan gaya bahasa dari calon pemimpin. Debat tadi malam bertolak belakang dengan harapan kita yang ingin diskusi konstruktif demi kemajuan Kaltim,” ujarnya.
Kedua kandidat seharusnya berpikir bahwa debat publik seperti ini menjadi momen yang penting bagi mereka. Yakni, sebagai ajang untuk menunjukkan komitmen dan visi misi keduanya terhadap pembangunan daerah.
“Debat ini bukan tempat untuk bercanda (main-main) dan menjatuhkan lawan atau sang rival dengan serangan pribadi. Seharusnya, ini bisa menjadi ruang bagi calon pemimpin untuk menunjukkan ide-ide yang progresif dan substansial demi masa depan Kaltim.”
Program-program yang ditawarkan petahana juga menjadi sorotan. Dia menilai pasangan petahana lebih banyak mengulang janji lama yang belum terealisasi selama lima tahun terakhir. Alhasil, Kaltim cenderung stagnan dan tidak mengalami kemajuan berarti selama ini.
“Kami menginginkan pemimpin yang mampu membawa pemikiran dan inovasi baru, yang merefleksikan semangat generasi muda. Kita butuh perubahan nyata, bukan hanya janji-janji lama yang belum diwujudkan.”
Debat kandidat ini adalah bagian penting dari tahapan resmi Pilkada menuju 27 November 2024. Oleh karenanya, ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk menyelenggarakan Pilkada serentak ini cukup fantastis, dengan total sebesar Rp434 miliar.
“KPUD Kaltim sekitar Rp300 miliar dan Rp134 miliar untuk Bawaslu Kaltim. Ini menggunakan anggaran yang tidak sedikit, jadi wajar saja jika masyarakat ingin melihat calon pemimpin yang benar-benar serius dan kompeten dalam memaparkan program kerjanya.”
Di sisa waktu kampanye yang ada, ia berharap agar kedua kandidat bisa lebih serius dalam menyampaikan program dan visi mereka ke depan, serta lebih menghormati momen debat sebagai ruang untuk saling berdiskusi dan memberikan solusi bagi pembangunan Kaltim.
“Saya harap debat selanjutnya menjadi ajang untuk lebih mengedepankan substansi visi-misi keduanya. Sehingga, kita bisa melihat mana pemimpin yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan di Kaltim.”
*) Sebagai informasi, besaran anggaran yang disalurkan kepada KPUD dan Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016, pada pasal 166 ayat 1 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota se-Kaltim.
