Bupati Mahulu Minta Dukungan Pemprov Kaltim untuk Proyek Strategis dan Pemekaran Kecamatan

Samarinda, SEKALTIM.CO – Dalam kunjungan ke Rumah Jabatan Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin 13 Mei 2024, Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, membawa dua misi penting untuk disampaikan kepada Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Pertemuan berlangsung di Ruang VVIP Room dengan dihadiri jajaran pejabat dari kedua belah pihak.

Misi pertama yang disampaikan Bupati Mahulu adalah terkait dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mewujudkan sejumlah proyek strategis di Kabupaten Mahakam Ulu, salah satunya pembangunan Bandara Ujoh Bilang yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

“Bandara saat ini sedang dalam pengerjaan, Pak Pj,” ungkap Bonifasius Belawan Geh kepada Akmal Malik.

Bonifasius menjelaskan, program pembangunan bandara tersebut sudah diajukan ke Bappenas dan diharapkan segera mendapat dukungan, terutama dari sisi anggaran APBN melalui Kementerian Perhubungan. Selain bandara, Bupati Mahulu juga meminta agar proyek infrastruktur jalan dan pertanian di daerahnya bisa segera dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

Misi kedua yang disampaikan Bupati Mahulu adalah terkait rencana pembangunan dan pemekaran tiga kecamatan baru di kabupaten termuda Benua Etam tersebut.

“Tiga kecamatan yang mau kita mekarkan, Pak Pj. Yaitu, Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, dan Long Bagun,” sebutnya.

Bonifasius menjelaskan, alasan utama rencana pemekaran kecamatan ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk pengembangan kawasan pariwisata di Mahakam Ulu yang memiliki potensi sangat menarik.

“Jujur Pak Pj, Mahakam Ulu memiliki potensi dan kawasan wisata sangat menarik dan ini akan kita terus dorong kembangkan. Kami punya program pariwisata budaya berbasis kampung,” ungkap Bonifasius.

Menanggapi dua misi penting tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan dukungannya atas rencana pembangunan proyek-proyek strategis Kabupaten Mahulu di tahun 2025. Namun, untuk rencana pemekaran kecamatan, Akmal mengingatkan adanya pembatasan atau larangan untuk tidak melakukan pemekaran wilayah sesuai dengan surat edaran Kemendagri pada 2023 lalu.

“Kenapa saya minta segera (pengajuan proyek). Agar cepat pula kita alokasikan, meski tidak dalam batang tubuh (APBD murni), tapi bisa dianggarkan dalam perubahan,” ungkap Akmal, seraya memastikan pembangunan bandara harus segera terbangun dan berfungsi dalam tahun ini.

“Efektifnya pemekaran wilayah di 2025. Kalau di 2024 ini, takutnya mengganggu proses pemilihan kepala daerah,” jelas Akmal mengenai pembatasan pemekaran wilayah.

Menyikapi keinginan Pemerintah Kabupaten Mahulu agar Pemprov Kaltim membuatkan rekomendasi pemekaran kecamatan agar bisa dialokasikan dalam perencanaan dan penganggaran 2025, Akmal Malik menyatakan kesiapannya dan meminta Biro Pemerintahan Pada Dasarnya (POD) untuk segera membuat surat rekomendasi. Ia juga meminta Bappeda Kaltim untuk mendukung keperluan lainnya.

“Ya, mungkin untuk alasan kawasan perbatasan ini bisa (dilakukan pemekaran). Tapi, efektifnya 2025 baru bisa,” tegas Akmal.

“Bahkan pemilihan kepala desa juga ditunda. Sebab ada Pilkada ini, selain kemarin pilpres dan pileg,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekda Mahulu Dr. Stepanus Madang, Kasubag Pemerintahan Mahulu Yusrinda, Kabid SPW Bapelitbangda Despitandi, dan Kabag Prokopim Mahulu. Sementara dari pihak Pemprov Kaltim, hadir Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando, pejabat BPKAD Kaltim, dan pejabat Biro POD Setda Prov Kaltim. (*)