Danrem 091/ASN Terima Kunjungan Lembaga Adat Dayak Kenyah Kaltim, Perkuat Sinergi TNI dan Masyarakat Adat

Samarinda, SEKALTIM.CO – Danrem 092/ASN Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul, menerima kunjungan Pengurus Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur (LADK-KT) di ruang kerjanya di Jalan Gajah Mada No. 11 Samarinda, pada Jumat 26 Juli 2024.

Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara KOREM 091/ASN dengan para tokoh adat di Kalimantan Timur.

Brigjen TNI Anggara Sitompul menyambut baik kunjungan ini, menekankan pentingnya silaturahmi dalam mendekatkan TNI AD dengan masyarakat.

“Terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi ini. Saya berharap ke depannya kita bisa saling berkomunikasi untuk mendukung tugas-tugas kami dalam rangka menciptakan keamanan di Kalimantan Timur serta mempercepat proses pembangunan, terutama di daerah-daerah Kalimantan Timur,” ujarnya.

Martinus Usat, SE, Wakil Ketua LADK-KT, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tradisi yang selalu dilakukan setiap ada pergantian pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk di Korem 091/ASN.

“Kami selalu bersilaturahmi memperkenalkan Lembaga Adat Dayak Kenyah serta menyatakan kesiapan kami untuk mendukung atau menciptakan keamanan di Kalimantan Timur serta mempercepat proses pembangunan,” jelasnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan KOREM 091/ASN, termasuk Kasrem 091/ASN Kolonel Inf Priyanto Eko Widodo S.IP, dan para Kasi Kasrem 091/ASN. Dari pihak LADK-KT, hadir Zainal Arifin Amd. Kep (Anggota DPD RI Dapil Kaltim), Nuh Lenjau, M.Pd (Sekretaris Umum LADK-KT), Ajat Seli, SE (Wakil Sekretaris LADK-KT), Rusdiyanto Sukun, SE, MM (Wakil Sekretaris LADK-KT), Ingan Njau, SE (Bendahara Umum LADK-KT) dan Ns. Lurin Dian MM (Wakil Sekretaris LADK-KT).

Pertemuan antara Danrem 091/ASN dan LADK-KT ini diharapkan dapat menjadi awal dari serangkaian dialog dan kerjasama yang lebih intensif antara TNI dan masyarakat adat di Kalimantan Timur.

Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah ini dapat berjalan dengan memperhatikan kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat. (*)