Debat Kedua Pilgub Kaltim, dari SILPA hingga Program Pendidikan, Siapa Lebih Siap?

SEKALTIM.CO – Debat kedua Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024 yang diselenggarakan Minggu (3/11/2024) kemarin di Jakarta serta disiarkan melalui streaming YouTube, berlangsung penuh dinamika.

Salah satu isu yang paling disoroti oleh kedua pasangan calon (paslon), adalah pendidikan dan pengelolaan pemerintahan. Tentu, dua isu yang dibahas kubu petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi dan penantang Rudy Mas’ud-Ir Seno Aji mendapat perhatian dari Pakar komunikasi FISIP Universitas Mulawarman, Silviana Purwanti.

Menurutnya, pandangan paslon petahana dan penantang saat mengikuti debat kedua benar-benar menunjukkan perbedaan sikap serta prioritas dalam mengelola dana publik untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai seorang pakar komunikasi, saya menilai bahwa dinamika dialog dalam debat ini cukup menggugah perhatian publik,” ujar Silviana beberapa waktu lalu.

Dialog awal langsung memanas ketika Cagub Rudy Mas’ud melontarkan kritik keras pada kepemimpinan sebelumnya, Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Menurut pria kelahiran 1980 itu, penggunaan dana pendidikan Kaltim tidak dimaksimalkan.

Rudy Mas’ud menyebut bahwa pemerintahan saat ini “zalim” karena tidak memanfaatkan anggaran dengan optimal. Ia menyinggung besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp6,6 triliun pada 2022.

Jika sebagian dari SILPA yang ada, sekitar Rp1,7 triliun, dialokasikan ke pendidikan, hal ini akan mampu mengurangi pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan di Kaltim.

“Minimnya alokasi ini dinilai sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat Kaltim, yang akhirnya berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di provinsi ini.”

Dalam debat ini, isu pendidikan bukan sekadar pembahasan anggaran, tetapi juga melibatkan pertanyaan tentang kesejahteraan masyarakat Kaltim yang masih berjuang melawan angka pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran di Provinsi Kaltim mencapai 5,8 persen, dan angka kemiskinan 7,62 persen di tahun 2022. Data ini menjadi salah satu alasan mengapa Rudy Mas’ud bersikeras bahwa pendidikan perlu mendapatkan alokasi dana yang lebih maksimal.

Minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan adalah bentuk ketidakadilan terhadap rakyat Kaltim.

“Dengan demikian, argumen Rudy mengenai pentingnya pemanfaatan dana pendidikan menjadi sangat relevan dalam konteks ini,” jelas Silvana.

Sementara itu, Isran Noor sebagai petahana langsung merespons kritik itu. Ia menyatakan bahwa alokasi 20 persen dari APBD nyatanya sudah diperuntukkan untuk pendidikan, sesuai mandat undang-undang (UU).

Selain itu, ia juga mengklaim bahwa Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) Tuntas, yang dikenal sebagai program andalan pasangan petahana, sudah berjalan di luar anggaran pendidikan yang diatur oleh Undang-undang, sebesar 20 persen, sehingga komitmen dari pemerintah terhadap pendidikan sebenarnya sudah cukup besar.

“Penting untuk dicatat bahwa meski alokasi APBD untuk pendidikan sudah ada, tantangan nyata di lapangan masih tetap ada, seperti kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, yang saat ini dinilai oleh sejumlah analis pendidikan berada di peringkat bawah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Silvana.

Hal menarik lain yang menjadi perhatian, yakni saat Isran Noor tidak memberikan tanggapan langsung terhadap kritik cagub Rudy Mas’ud soal SILPA. Isran Noor malah menyinggung Rudy Mas’ud yang dianggap tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

“Kita ndak bisa tanya karena enggak ada pengalaman kawan kita ini, belum. Apa yang mau saya tanya?” ujar Isran Noor dengan nada tegas, yang disambut riuh penonton di studio.

Tak hanya itu, suasana semakin panas saat Cawagub petahana Hadi Mulyadi mengajukan interupsi terkait aturan debat yang membatasi segmen tanya jawab hanya untuk pasangan gubernur.

Ia menyarankan agar aturan tersebut lebih fleksibel, memungkinkan wakil gubernur juga bisa terlibat secara langsung dalam tanya jawab, tanpa adanya pembatasan seperti itu.

Usulan ini disambut sorak-sorai oleh para pendukungnya, menunjukkan bahwa debat ini sarat dengan interaksi dan energi dari kedua belah pihak.

Melihat dinamika yang berlangsung selama beberapa jam itu, Silviana menilai bahwa isu pendidikan menjadi kunci penting pada debat pilgub kali ini. Di satu sisi, Rudy mengajukan argumen kritis mengenai kebijakan anggaran yang dituding tidak berpihak pada pendidikan.

Namun di sisi lain lanjut Silviana, Rudy Mas’ud perlu menyampaikan rencana konkret terkait bagaimana dana pendidikan tersebut akan dimaksimalkan secara nyata jika dirinya dan Seno Aji terpilih.

“Kalau untuk, respon Pak Isran Noor sebagai sosok petahana, saya rasa tampak kuat dalam mempertahankan kebijakan-kebijakan yang telah dijalankannya selama ini. Akan tetapi, ia terkesan menghindari isu-isu penting seperti SILPA. Padahal isu ini bisa lebih digali lagi untuk menciptakan solusi pendidikan yang berkelanjutan,” papar Silviana.

Harapan Silviana sebagai seorang akademisi adalah, agar debat-debat berikutnya bisa lebih berfokus pada jawaban spesifik berbasis data, terutama terkait pendidikan yang merupakan isu krusial bagi masyarakat Kaltim.

Menyediakan data konkret terkait pengelolaan keuangan dan kebijakan pendidikan jelas dia, sangat penting untuk membantu publik dalam memahami komitmen dan integritas masing-masing paslon.

Keterbukaan dan tanggung jawab dari masing-masing paslon untuk memberikan informasi yang jelas serta mendalam sangat diharapkan Silviana, tentu demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan masa depan Kaltim.

Atas dasar itu, debat semacam ini seharusnya menjadi ruang atau wadah untuk menawarkan solusi nyata dari masing-masing paslon, yang bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.

Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab oleh masing-masing paslon kata Silviana, adalah “Bagaimana paslon petahana maupun penantang dapat memastikan dana pendidikan benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan digunakan secara efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim?,” tegasnya.