Samarinda, Sekaltim.co – Sejumlah tokoh masyarakat, pemuka agama, akademisi, serta perwakilan organisasi lintas etnis dan budaya di Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rembug Tokoh untuk Kedamaian. Forum pertemuan itu berlangsung pada Minggu, 31 Agustus 2025 di Bagio’s Café, Jalan KH. Abdurrasyid, Samarinda Kota, jelang aksi 1 September 2025 di DPRD Kaltim.
Forum Tokoh Kaltim menjadi wadah konsolidasi berbagai elemen untuk menjaga situasi tetap aman. Gelombang aksi unjuk rasa yang marak di sejumlah daerah mendorong tokoh-tokoh di Kaltim bersatu menyuarakan kedamaian.
Hadir dalam forum tersebut Ketua PWNU Kaltim H. Fauzi A. Bahtar, Ketua KKSS Kaltim Alimuddin Latief, Ketua DMI Kaltim Masjaya, Ketua DAD Kaltim Viktor Yuan, serta perwakilan Muhammadiyah, Kesultanan Kutai Kartanegara, Flobamora, Forum Pembauran Kebangsaan, KNPI, hingga KAHMI. Dari unsur aparat keamanan tampak Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, Dirintelkam Polda Kaltim Kombes Pol Agus Sutrisno, serta jajaran pejabat utama Polresta Samarinda.
Dalam rembug tersebut, para tokoh menyampaikan pandangan bersama agar aksi unjuk rasa di Samarinda dapat berlangsung damai, tertib, dan bermartabat. Ketua FPK Samarinda, Ellyansyah Kastan, menekankan pentingnya peran ormas dan tokoh masyarakat sebagai penyejuk.
“Kita harus menjadi pendingin, jangan sampai Samarinda terimbas kericuhan seperti di daerah lain,” ujarnya.
H. Syaparuddin dari PWNU Kaltim juga mengingatkan mahasiswa untuk tetap berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi. “Sebagai mantan aktivis, saya paham suara mahasiswa adalah perjuangan murni. Tapi aksi harus tetap damai, tanpa anarki,” tegasnya.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar turut mengapresiasi inisiatif forum tersebut. Ia menegaskan komitmen Polri dalam melakukan pengamanan secara humanis. “Kami pastikan tidak ada tindakan arogan dari anggota. Aksi unjuk rasa akan dikawal dengan prosedur yang berlaku demi menjaga Samarinda tetap kondusif,” ungkapnya.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin penting. Pertama, mahasiswa diminta menyampaikan aspirasi secara damai. Kedua, DPRD Kaltim diharapkan membuka ruang dialog dengan massa aksi. Ketiga, aparat keamanan diminta mengedepankan pendekatan persuasif.
Polresta Samarinda juga menegaskan agar para pengunjuk rasa bijak menyampaikan pendapat tanpa anarkis. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Sebelumnya, gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di Kalimantan Timur yang tergabung dalam Aliansi Mahakam dijadwalkan akan menggelar aksi besar pada Senin, 1 September 2025.
Konsolidasi akbar Aliansi Mahakam sebelumnya digelar selama dua hari di GOR 27 Universitas Mulawarman pada 28–29 Agustus 2025. Forum itu menjadi ruang koordinasi sekaligus penyamaan sikap menjelang aksi unjuk rasa.
Aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Karang Paci. Titik kumpul awal dijadwalkan di Masjid Islamic Center Samarinda.
Aliansi Mahakam akan mengangkat isu strategis terkait evaluasi kinerja DPR RI, reformasi kepolisian, hingga penegakan hukum yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Sebagai persiapan pengamanan, Polresta Samarinda telah menggelar apel pasukan pengamanan aksi unjuk rasa pada Minggu, 31 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA di halaman Mako Polresta Samarinda. Apel tersebut menjadi persiapan menghadapi aksi besar yang akan digelar mahasiswa, BEM, dan OKP dalam Aliansi Mahakam.
Kapolresta Hendri Umar menegaskan bahwa aparat keamanan akan bertindak sesuai prosedur. “Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Pengamanan tidak boleh menimbulkan rasa takut, melainkan menjaga agar aksi tetap aman,” katanya.
Sementara itu, menanggapi situasi terkini, pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kaltim mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian daerah. Seruan itu ditujukan khususnya bagi unsur pemuda, mahasiswa, pekerja, dan komunitas ojek online.
“Sangat penting menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi dengan cara yang tertib dan tidak anarkis. Jangan sampai terprovokasi hingga merugikan kita semua. Kita semua cinta Indonesia, cinta Kalimantan Timur, cinta Samarinda. NKRI harga mati,” ungkap Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Syaharie Ja’ang, mewakili FPK pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Sejumlah organisasi pemuda lintas iman di Kaltim juga menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika sosial politik nasional. Mereka menegaskan komitmen menjaga kedamaian, menolak kekerasan, serta memperkuat persatuan.
Melalui pernyataan resmi, Minggu 31 Agustus 2025, Pemuda Lintas Iman Kaltim menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa di sejumlah daerah. Mereka mendoakan keluarga korban diberikan ketabahan, sementara para korban mendapatkan kedamaian di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Selain itu, Pemuda Lintas Iman mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang tidak jelas sumbernya. Mereka juga meminta para tokoh agama melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat tidak terpancing ajakan provokatif, baik dari media sosial maupun pesan berantai.
“Segala bentuk aksi anarkis, perusakan fasilitas umum, serta penggunaan kekerasan fisik tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ajaran semua agama serta aturan hukum yang berlaku,” tegas pernyataan tersebut.
Mereka menilai aksi anarkis hanya akan mencederai semangat persaudaraan yang rukun dan damai. Karena itu, mereka mendorong pimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersikap bijak, adil, serta berpihak pada rakyat kecil.
Pemuda lintas iman juga berharap aparat keamanan bertindak profesional, transparan, dan tidak berlebihan dalam menangani situasi sosial politik. Menurut mereka, hal ini penting untuk memastikan Kalimantan Timur tetap menjadi daerah yang aman, damai, serta harmonis di tengah dinamika nasional. (*)
