Sekaltim.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan tahun anggaran 2026 hanya boleh menyisakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD maksimal 5 persen. Target besar rencana SILPA 2026 ini terkait pengelolaan keuangan daerah Kaltim ke depan.
“Tahun 2026, silpa tidak boleh lebih dari 5 persen,” ungkap Gubernur dikutip dari Instagram Pemprov Kaltim, Senin 17 November 2025.
Arahan terkait SILPA APBD Kaltim 2026 ini disampaikan Rudy mengingat pentingnya percepatan serapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tahun depan.
Ia menegaskan untuk mencapai target SILPA APBD Kaltim itu, perencanaan harus matang sejak awal tahun dan seluruh program dimitigasi dengan baik.
“Makanya, dari awal harus direncanakan dengan baik, semua dimitigasi dengan benar. Kita perlu kehati-hatian, sesuai regulasi. Tapi tidak boleh memperlambat. Jangan ribet, mbulet dan ruwet,” ungkap Gubernur didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni.
Pesan ini disampaikan Gubernur Kaltim di Morning Briefing bersama sejumlah kepala OPD di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Jalan MT Haryono Samarinda, Senin 17 November 2025, enam pekan menjelang tutup tahun anggaran 2025.
Gubernur Rudy juga menekankan bahwa setelah APBD Perubahan 2025 resmi disetujui Kementerian Dalam Negeri, tidak ada alasan bagi OPD untuk menunda realisasi program.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah provinsi bekerja ekstra demi memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
“APBD Perubahan kita baru selesai. Karena itu kita dorong agar semua OPD memerhatikan serapan anggaran mereka,” tegasnya usai Morning Briefing.
Bagi OPD yang tidak mampu mencapai target minimal serapan 93 persen hingga akhir tahun, Gubernur memastikan akan ada konsekuensi berupa pengurangan anggaran pada tahun berikutnya.
Besaran pengurangan masih menunggu evaluasi lengkap terhadap kinerja OPD, baik dari sisi kegiatan fisik maupun administrasi keuangan.
Gubernur menambahkan bahwa serapan anggaran yang optimal juga menjadi jawaban atas isu dana daerah yang disebut-sebut mengendap di perbankan dalam bentuk tabungan, giro, hingga deposito. “Kaltim harus bisa membuktikan serapan anggaran kita baik,” ujarnya. (*)
