Jakarta, SEKALTIM.CO – Presiden Joko Widodo mengingatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pengawas internal pemerintah lainnya agar memberikan tuntunan, bukan justru memasang ‘jebakan’ dalam mengawasi proyek-proyek pembangunan. Pesan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornaswasin) Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024.
Menurut Jokowi, BPKP seharusnya memberikan penjelasan terkait proyek pemerintah sejak awal penggarapan. Bukan hanya menunggu kesalahan saat proyek itu dilaksanakan. Ia menegaskan sasaran kinerja BPKP bukanlah mencari kesalahan, melainkan untuk mencegah penyimpangan.
“Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, tuntunan yang tepat yang mana bukan memasang jebakan. ‘Lah ini keliru diemin aja’, mestinya dibetulkan di awal, diberi tahu di awal ini keliru. Jangan terbalik,” ucap Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan live di kanal Sekretariat Presiden.
Pesan Presiden Jokowi agar BPKP dan pengawas internal pemerintah lainnya memberikan tuntunan sejak awal, bukan menunggu hingga terjadi penyimpangan, menjadi penting untuk dioptimalkan. Pengawasan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pemborosan dalam proyek-proyek pembangunan.
Dengan memperkuat peran pengawasan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan awal, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan diantisipasi lebih dini. Hal ini akan membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan, diharapkan proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Rakornas yang diselenggarakan oleh BPKP ini mengangkat tema “Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesinambungan Pembangunan”. Acara diikuti secara daring maupun luring oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kapolri, para Kepala Badan/Kementerian/Lembaga, para Kepala Daerah, para Kepala Perwakilan BPKP, serta undangan lainnya.
Menegaskan Peran Pengawasan untuk Pembangunan Berkualitas
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tuntutan masyarakat semakin tinggi dan kompetisi antar negara juga semakin ketat. “Utamakan manfaat yang maksimal diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita semakin hari semakin berkualitas,” kata Jokowi.
Jokowi mengibaratkan tugas BPKP seperti rambu untuk mengingatkan jika ada penyimpangan dalam pembangunan. Oleh karena itu, ia mendorong BPKP harus berinovasi dalam penggunaan teknologi agar dapat melakukan pengawasan secara efektif.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dalam sambutannya, menyatakan lembaganya akan mengawal penuntasan pembangunan jangka menengah untuk kesinambungan pembangunan. Dalam pelaksanaan pengawasan, Ateh menegaskan pihaknya konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan.
“Sepanjang tahun 2020 sampai dengan triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp 78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp 192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp 38,75 triliun,” ujar Ateh.
Rekomendasi BPKP, lanjut Ateh, mengerucut pada pentingnya penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan target kinerja terukur, pengendalian atas pelaksanaan program, sampai dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebermanfaatan program.
Turut hadir di Istana Negara dalam acara tersebut, jajaran BPKP, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (*)
