Jokowi Sidang Kabinet Paripurna Pertama di IKN, Bahas Pembangunan dan Tantangan Ekonomi

IKN, Sekaltim.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna pertama di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 12 Agustus 2024. Rapat kabinet yang istimewa ini diawali dengan doa yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara.

“Ya Allah, dengan berkah Fatihah, mudahkan segala urusan kami, hasilkan apa yang kami maksud, penuhi segala apa yang kami inginkan, terutama di dalam membangun bangsa dan negara ini,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam siaran yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Dalam pengantar rapat, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pandangan dan imbauan penting terkait pembangunan IKN dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Jokowi menekankan bahwa IKN adalah “sebuah kanvas yang mengukir masa depan” dan merupakan kesempatan langka bagi sebuah negara untuk membangun ibu kota dari nol.

“Nusantara dibangun dengan konsep Forest City, kota hutan yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau kota kaca. Juga Smart City, kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya, dan Livable City, kota yang nyaman ditinggali,” jelas Jokowi.

Presiden menggambarkan suasana pagi di IKN yang sejuk dan segar, dengan indeks kualitas udara yang sangat baik, berada di angka 10 dari maksimal 50. Jokowi menekankan bahwa perpindahan ke IKN bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga perpindahan pola pikir, mindset, dan pola kerja.

“Kita bisa bekerja dari mana saja. Juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di IKN semuanya memakai kendaraan listrik dan energi hijau. Bangunannya pun semuanya diarahkan ke green building, dan aksesibilitasnya diprioritaskan untuk pejalan kaki dan pesepeda,” tambah Jokowi.

Presiden juga menyoroti pengembangan ekonomi di IKN yang akan fokus pada ekonomi hijau dan ekonomi digital. Jokowi meyakini bahwa pembangunan IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan. Kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya,” ungkap Jokowi.

Presiden juga melaporkan perkembangan investasi di IKN yang telah mencapai Rp56,2 triliun dari 55 proyek yang sudah groundbreaking. Investasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, retail dan logistik, hotel, energi dan transportasi, kantor dan perbankan, serta area hijau.

Selanjutnya, Jokowi menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, khususnya terkait Purchasing Managers’ Index (PMI) yang mengalami kontraksi pada bulan Juli setelah ekspansif selama 24 bulan berturut-turut.

“Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati, karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang 49,2, Indonesia 49,3, RRT 49,8, Malaysia 49,7,” papar Jokowi.

Presiden mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami penurunan terbesar, yaitu produksi (minus 2,6), pesanan baru (minus 1,7), dan employment (minus 1,4). Jokowi meminta agar penyebab utama penurunan PMI ini segera diidentifikasi dan diantisipasi, mengingat tren penurunan telah terjadi selama empat bulan terakhir.

“Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah. Bisa karena beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah, atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke negara kita,” analisis Jokowi.

Presiden menekankan pentingnya belanja produk lokal, penggunaan bahan baku lokal, dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Jokowi juga mengindikasikan kemungkinan melemahnya permintaan ekspor akibat gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi mitra dagang utama Indonesia.

“Kita harus bisa mencari pasar non-tradisional dan mencari potensi pasar baru untuk ekspor kita,” tegas Jokowi.

Presiden berharap menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dapat menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan memperluas pasar ekspor Indonesia.

Sidang kabinet paripurna pertama di IKN ini menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Dengan visi yang jelas dan strategi yang tepat, diharapkan pembangunan IKN dapat menjadi pendorong bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. (*)