Samarinda, SEKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil masuk nominasi Penilaian Pembangunan Daerah (PPD) Tahap II di Tingkat Provinsi tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Agenda PPD tahap II ini berlangsung pada Rabu 13 Maret 2024 di Hotel Mercure Samarinda dalam bentuk Forum Grup Diskusi (FGD), wawancara, dan presentasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando.
Dalam presentasinya, Yusliando memaparkan beberapa capaian pembangunan daerah Kaltim yang paling disorot, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem.
“Pada tahun 2022, presentase kemiskinan ekstrem berada di angka 1,55% atau 59.780 jiwa penduduk miskin ekstrem. Sementara angkanya menurun drastis pada tahun 2023 dengan presentase 0,10% atau 3.190 jiwa. Hal tersebut merupakan capaian besar yang sangat signifikan yang diraih oleh Kalimantan Timur,” kata Yusliando, mengutip keterangan tertulis Bappeda Kaltim, 13 Maret 2024.
Penilaian Tahap II PPD ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi dari pemangku kepentingan perencanaan (Bappeda/OPD) dan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait pencapaian pembangunan, kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan, serta inovasi daerah.
Hasilnya akan digunakan sebagai komponen penilaian dan evaluasi bagi provinsi, kabupaten, dan kota.
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan apresiasi dari Kementerian PPN/Bappenas bagi pemerintah daerah yang menghasilkan perencanaan berkualitas, efisien, mencapai target-target pembangunan, serta kreativitas inovasi daerah yang dilakukan.
Kepala Bappeda Kaltim menegaskan bahwa proses pembangunan daerah pada dasarnya memerlukan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi sebagai kunci utama dalam memperkuat fondasi pembangunan.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi semua warga Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya.
Wawancara dan verifikasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai capaian pembangunan di Provinsi Kaltim.
Hasil dari penilaian tahap II ini akan menjadi dasar bagi penentuan apakah Provinsi Benua Etam layak untuk menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, dan juga inovasi pembangunan yang telah dilakukan.
Dengan masuk nominasi ini, Kaltim semakin kokoh dalam membangun daerahnya menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (*)
