Bappeda Kaltim Dorong Transisi Energi yang Berkeadilan untuk Kurangi Ketergantungan Batubara
Samarinda, SEKALTIM.CO – Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur, Wahyu Gatut Purboyo, menilai urgensi transisi energi, khususnya energi listrik, di Kalimantan Timur. Saat ini, energi listrik di Kaltim masih mengandalkan sumber daya batubara sebagai penyumbang utama.
Wahyu menerangkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya menciptakan masalah lingkungan tetapi juga menjadi kontributor signifikan terhadap gas rumah kaca.
“Kenapa penting transisi energi di Kaltim? Karena berdasarkan Paris Agreement, seluruh dunia berusaha mempertahankan suhu bumi di bawah 2 derajat. Masalah terbesarnya adalah penggunaan batubara di Kaltim merupakan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, transisi energi ini berarti bagaimana kesiapan Kaltim yang sumber pendapatan terbesarnya adalah batubara akan dapat berkurang secara bertahap,” ujar Wahyu Gatut Purboyo dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Meningkatkan Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi yang Berkeadilan di Indonesia” oleh Smeru Research Institute, Kamis 7 Maret 2024.
Dari hasil FGD, terungkap bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kalimantan Timur sudah beroperasi meski belum dalam skala besar.
PLTS dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan karena Kaltim memiliki keuntungan geografis yang strategis, tenaga surya sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan, biaya yang lebih terjangkau, dan kemudahan pemasangan.
Dengan begitu, PLTS diprediksikan akan menjadi jawaban atas tantangan ketergantungan batubara sebagai sumber energi di Kaltim.
Bappeda Kaltim berharap dengan upaya bersama ini dapat mendorong keseriusan dan kesiapan semua pihak untuk menghadapi transisi energi yang berkeadilan di Kalimantan Timur.
Karena itu, Bappeda Kaltim memberikan dorongan kuat terhadap studi ini, mengundang para pemangku kepentingan untuk bersama-sama membahas tantangan dan peluang dalam menghadapi transisi energi yang berkeadilan. (*)
