Samarinda, SEKALTIM.CO – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Pj Gubernur Kaltim) Akmal Malik mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sasana Bhakti Praja, Rabu 3 Januari 2024.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan akan segera menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat. Hal ini terutama terkait angka inflasi Kaltim sebesar 3,46 persen, yang masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 2,61 persen.
“Sebenarnya dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim sebesar 5,29 persen, maka angka inflasi 3,46 persen masih wajar. Namun kita akan tetap melakukan pengendalian inflasi bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Khususnya akan kita teliti komoditi apa yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi, yaitu beras dan transportasi udara,” kata Akmal Malik seperti dirilis Biro Adpim.
Akmal Malik menyebutkan bahwa untuk komoditi beras, pihaknya telah berdiskusi dengan Perum Bulog. Didapati bahwa ketersediaan atau stok beras di Kaltim masih aman. Kendala kemungkinan terjadi di distribusi atau penyaluran beras ke daerah-daerah.
“Ini yang akan kita telusuri lebih dalam, salah satu penyebabnya adalah distribusi beras yang kurang lancar. Kita akan minta bantuan aparat terkait untuk mengatasi masalah ini, mencarikan solusi agar inflasi beras tidak terus terjadi,” ujar Akmal.
Sementara itu, untuk komoditi transportasi udara, Akmal menilai bahwa tingginya intensitas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara turut berpengaruh. Hal ini meningkatkan mobilisasi dari luar daerah ke Kaltim dan sebaliknya, yang kemudian memicu lonjakan permintaan tiket pesawat.
“Kalau masalah ini kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, meminta pertimbangan tambahan penerbangan atau solusi lain yang tepat. Yang jelas kita memiliki dua bandara utama, yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan sebagai hub bandara Kalimantan, dan Bandara APT Pranoto di Samarinda sebagai alternatif,” papar Akmal.
Dalam rapat koordinasi virtual ini, Pj Gubernur Kaltim didampingi oleh Danrem 091/ASN Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo dan Asisten Perekonomian Setda Provinsi Kaltim Ujang Rahmad. Hadir pula sejumlah pimpinan OPD terkait, perwakilan Bank Indonesia Kaltim, dan Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Samarinda Maradona Singal.
Sementara itu, rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Turut hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan jajaran kementerian/lembaga terkait lainnya. Selain itu, para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia juga mengikuti rapat ini secara daring.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa secara nasional, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94% dengan tingkat inflasi terkendali di angka 2,61% pada tahun 2023. Dengan angka ini, Indonesia berhasil masuk kategori negara dengan inflasi rendah.
“Saya ingatkan jangan bosan melakukan pengendalian inflasi, terutama terkait stabilisasi harga dan stok barang pangan. Kita lihat di virtual meeting ini ada sekitar 714 peserta dari berbagai instansi di pusat dan daerah,” tegas Tito.
Ia menyebutkan inflasi Desember 2023 sebesar 0,41% merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Hal itu dipengaruhi inflasi pada kelompok bahan pangan seperti cabai, bawang merah, telur, dan lainnya. Meski begitu, Tito mewaspadai kenaikan inflasi dari November ke Desember 2023 walau terbilang kecil.
“Inflasi terkendali secara nasional, tapi tidak sama di setiap daerah. Lakukan rapat koordinasi dengan bupati/wali kota, telusuri penyebab inflasi spesifik di masing-masing wilayah,” tegas Mendagri.
Dengan arahan yang jelas dari pemerintah pusat, Pemprov Kalimantan Timur bersama jajaran OPD terkait berkomitmen untuk segera menindaklanjuti upaya pengendalian inflasi tahun 2024. Kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota juga akan digalang untuk memantau perkembangan harga dan inflasi secara rutin. Harapannya, laju inflasi di Kaltim dapat terkendali dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
