KEK Maloy Kutim Belum Beroperasi, Menanti Izin Kementerian Perhubungan RI

Sekaltim.co – Hingga 10 Agustus 2024, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kabupaten Kutai Timur masih belum dapat beroperasi. Kendala utama yang menghambat operasional KEK ini adalah belum terbitnya izin operasional dari Kementerian Perhubungan.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rahmad, dalam rapat membahas pengembangan KEK MBTK di Hotel Four Points by Sheraton Balikpapan, Sabtu 10 Agustus 2024, menyatakan bahwa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah diterima.

“Alhamdulillahs izin dari KLHK kita sudah terima. Tinggal menunggu izin operasional yang diterbitkan Kementerian Perhubungan. Ketika izin itu ada, maka pelabuhan KEK MBTK sudah bisa beroperasi,” ujarnya melalui Adpimprov Kaltim.

Ujang meyakini bahwa izin operasional dari Kementerian Perhubungan akan segera terbit sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan KEK Maloy untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita yakin surat izin cepat diterbitkan Kemenhub RI,” tegasnya.

Pengembangan KEK Maloy dipandang sebagai langkah strategis untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Kutai Timur. Tujuan utama pengembangan KEK secara nasional adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Ujang menjelaskan, “Harapan kita, beroperasinya pelabuhan KEK MBTK dapat meningkatkan investasi. Bahkan, ada investor yang akan masuk dengan investasi mencapai Rp800 miliar.”

Rapat evaluasi pengembangan KEK MBTK ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Sekdaprov Kaltim, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) Edwin Rizal Manansang atau Edwin Libels, dan Manajemen Perusda PT MBS Provinsi Kaltim.

KEK MBTK, yang berlokasi strategis di Kabupaten Kutai Timur, diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan fokus pada pengembangan industri dan pelabuhan, KEK ini berpotensi menarik investasi besar dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Meskipun menghadapi kendala perizinan, optimisme tetap tinggi di kalangan pemangku kepentingan.

Pemprov Kaltim yakin bahwa dengan terbitnya izin operasional dari Kementerian Perhubungan, KEK Maloy akan segera dapat beroperasi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan.

Sebelumnya, Dewan Nasional KEK melakukan kunjungan ke KEK MBTK dalam rangka evaluasi dan pemantauan kinerja KEK. Tampak hadir Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rahmad, mendampingi Plt Sekjen DK KEK, Edwin Rizal Manansang.

Dari keterangan tertulis Perusda PT Melati Bhakti Satya, diketahui Dewan Nasional KEK melakukan sejumlah kegiatan pada kunjungan yang berlangsung Jumat, 9 Agustus 2024 tersebut.

Pertama, melakukan kunjungan ke WTP (Water Treatment Plant) atau SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) KEK MBTK dengan kapasitas 200 liter/detik. Kunjungan tersebut dipandu oleh Dinas PUPR Cipta Karya yang sekaligus menjelaskan kapasitas air bersih yang dihasilkan dari WTP.

Kedua, melakukan kunjungan ke KEK MBTK dengan menjelaskan total lahan yang sudah dilakukan land clearing oleh Dinas PUPR seluas 30 hektare meliputi 10 hektare tahap pertama dan 20 hektare tahap kedua.

Ketiga, melakukan kunjungan ke PT PSI (Pelaku Usaha di KEK MBTK). PT PSI telah membangun 2 tangki timbun berkapasitas 5.000 MT dan adapun direncanakan bahwa kedepan akan ads penambahan 4 tangki timbun di kawasan tersebut.

Keempat, melakukan kunjungan ke Pelabuhan Maloy KEK MBTK dengan total kedalaman Pelabuhan Maloy KEK MBTK yaitu 18-20 meter. Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim sedang melakukan proses penerbitan izin operasional Pelabuhan Maloy KEK MBTK guna mendukung kegiatan operasional pelaku usaha di kawasan.

Kelima, melakukan kunjungan kantor dan pabrik PT IPS (Indonesia Plantation Synergy) dalam rangka melihat ekosistem pabrik yang telah terbangun di kawasan PT IPS dan melakukan pengecekan terkait kendala saat membangun pabrik di kawasan tersebut.

Kunjungan terakhir yaitu ke Kantor Administrator KEK MBTK

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga melakukan pertemuan dengan Bupati Kutai Timur berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kutai Timur pada Kamis, 9 Agustus 2024.

Hadir dalam agenda tersebu Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Edwin Rizal Manansang dan rombongan Dewan Nasional KEK didampingi oleh Direktur Utama PT KTMBS Aji Abidharta W Hakim dan Plt. Direktur MBTK Ade Himawan yang disambut langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.

Kunjungan tersebut dalam rangka evaluasi dan pemantauan kinerja KEK MBTK dengan tujuan Dewan Nasional ingin mengetahui dan meminta rekomendasi Bupati Kutai Timur selalu Wakil Dewan Kawasan terkait perkembangan KEK MBTK.

Ardiansyah Sulaiman menyampaikan kondisi terkini bahwa saat ini ada 2 investor yang ingin melakukan investasi di KEK MBTK sehingga besar harapan status KEK MBTK akan terus tetap bertahan.

Disampaikan dalam kesempatan tersebut pula bahwa dengan dukungan keberlangsungan KEK MBTK yang selaras, ke depan KEK MBTK diyakini dapat berkembang secara signifikan sebagai kawasan industri yang besar.

Selain itu, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan diantara 6 KEK lainnya yang menjadi perhatian Dewan Nasional, KEK MBTK secara konsisten mendapatkan dukungan penuh oleh Pemerintah Daerah. Hal demikian ditunjukkan dari respons yang cepat dari Pemda menanggapi kondisi yang terjadi di KEK MBTK.

Pemkab Kutai Timur bersama Pemprov. Kaltim siap berkomitmen untuk terus mengawal dan berjuang membangun KEK MBTK lebih baik ke depan.
(*)