Sekaltim.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan(OTT) hakim di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Lembaga antirasuah melakukan OTT terhadap seorang hakim yang diduga terlibat praktik suap pengurusan perkara.
Aksi KPK OTT hakim di Depok awal tahun 2026 ini langsung menyedot perhatian publik karena menyentuh ranah penegakan hukum.
Kabar penangkapan tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis 5 Februari 2026, Fitroh memastikan adanya OTT di wilayah Depok.
“Benar,” ujar Fitroh singkat, seperti dikutip dari Antara.
Saat ditanya lebih jauh mengenai materi perkara, Fitroh hanya mengonfirmasi bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan perkara.
“Ya,” katanya, tanpa membeberkan detail lebih lanjut.
Hingga kini, KPK masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Selama masa itu, para pihak masih berstatus terperiksa dan menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
OTT di Depok ini menambah daftar panjang penindakan KPK sepanjang awal 2026.
Sebelumnya, OTT pertama dilakukan pada 9–10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang.
Kasus tersebut terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021–2026.
Tak lama berselang, OTT KPK kedua dilakukan pada 19 Januari 2026.
Dalam operasi itu, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi.
Sehari kemudian, tepatnya 20 Januari 2026, Maidi diumumkan sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan dengan modus imbalan proyek, dana CSR, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
Terbaru adalah OTT di KPP Madya Banjarmasin Kalsel.
Dengan OTT terhadap hakim di Depok ini, KPK kembali mengirim sinyal keras bahwa praktik suap di sektor penegakan hukum menjadi perhatian serius. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK, termasuk penetapan tersangka dan pengungkapan konstruksi perkara secara resmi dalam waktu dekat. (*)
