Legislator Kaltim Minta Pj Gubernur Atasi Antrean BBM yang Makin Panjang di Banyak Wilayah

Samarinda, SEKALTIM.CO – Legislator asal Kaltim, Agus Aras, mengungkapkan keprihatinannya melihat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah. Kondisi ini dirasakan ironis karena Kaltim dikenal sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia.

Menurut Agus, antrean panjang konsumen BBM paling parah terjadi di Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, hingga Ibu Kota Provinsi Kaltim, Samarinda. Antrean ratusan mobil ini kerap terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Yang paling parah saya lihat di Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, bahkan juga Samarinda. Antreannya panjang sekali sampai ratusan mobil setiap harinya,” ujar politisi Partai Demokrat ini di Samarinda, Jumat 8 Desember 2023.

Agus Aras pun berharap, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dapat segera mengambil langkah dan kebijakan strategis guna mengatasi persoalan antrean BBM yang kian memanas ini. Tujuannya tentu untuk menormalkan distribusi dan pasokan BBM di seluruh wilayah provinsi.

“Kita berharap Pj Gubernur Kaltim beserta pihak terkait segera mengambil langkah konkret dalam menormalkan kembali distribusi BBM di Kaltim. Sehingga antrean panjang ini bisa segera berakhir,” tegas legislator Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kaltim ini.

Menurut Agus, akar persoalan distribusi BBM yang tak lancar ini harus betul-betul diurai dan dianalisis Pemprov Kaltim dan instansi terkait seperti Dinas ESDM. Pemerintah harus bisa menemukan penyebab yang sesungguhnya dari krisis antrean BBM yang terus berlarut ini.

“Kita sarankan untuk mengurai apa yang sebenarnya menjadi pemicu terjadinya antrean panjang di sebagian besar SPBU Kaltim akhir-akhir ini. Penyebabnya apakah dari sisi kuota, distribusi, ataukah terkendala di sisi hulu,” ujar Agus.

Jika memang alokasi kuota BBM dari Pusat ke Kaltim telah mencukupi, seharusnya tidak akan terjadi kelangkaan bahan bakar seperti ini. Bila persoalannya bukan pada kuota, Agus menduga ini berkaitan dengan distribusi dan tata niaga BBM yang tidak beres.

“Jika kuota BBM dari Pertamina untuk Kaltim memang telah cukup, berarti ada masalah dengan mekanisme tata niaga dan distribusi BBM ke daerah-daerah. Ini yang harus dibenahi,” urai Anggota Komisi I DPRD Kaltim ini.

Antrean BBM ini karena itu mengindikasikan lemahnya koordinasi dan pengawasan di tingkat hilir. Menurutnya, Pemprov Kaltim perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi BBM ke pelosok daerah.

Pihaknya mendotong Pemprov Kaltim untuk segera mengevaluasi mekanisme distribusi BBM eksisiting. Jika perlu, pendistribusian BBM kedepan harus diperkuat dengan menambah armada angkut dan memperbanyak frekuensi pengiriman.

Dengan demikian, masalah krisis antrean panjang pencari BBM di sejumlah wilayah Kaltim menjadi isu mendesak yang harus segera diselesaikan Pemprov setempat. Agar masyarakat dan pelaku usaha tak terus menerus dirugikan akibat pasokan BBM yang terhambat. (*)