Mendagri Tegaskan Peran Daerah dalam Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sekaltim.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara rutin di Gedung Sasana Bakti Praja, Jakarta, pada Senin pagi, 7 Juli 2025. Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan dihadiri perwakilan dari seluruh pemerintah daerah.
Dalam rapat kali ini, turut dipaparkan materi bertajuk Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Paparan tersebut menyoroti pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Tito menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebesar 4,87 persen, menempatkan Indonesia di peringkat ke-45 dari 185 negara. Ia menilai capaian ini masih tergolong baik di tengah situasi global yang tidak menentu.
Namun, menurut Tito, pertumbuhan ini harus terus didorong, dan itu memerlukan dukungan nyata dari seluruh pemerintah daerah.
“Oleh karena itu, semua strategi dan langkah-langkah yang disampaikan dalam Rakor ini harus diperhatikan dan dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah,” ujar Tito.
Menteri Tito juga menegaskan bahwa seluruh strategi yang dibahas dalam Rakor ini wajib menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah diminta aktif menjalankan arahan dan kebijakan pusat secara konsisten.
Selanjutnya, pembahasan teknis dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tiga komoditas utama yang memengaruhi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) adalah beras, bawang merah, dan cabai rawit.
Tomsi menekankan pentingnya percepatan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan lonjakan harga beras yang masih tinggi.
Tomsi mengingatkan bahwa cuaca ekstrem dapat mengganggu pasokan bawang dan cabai, sehingga koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan.
Rakor ditutup dengan instruksi agar semua pihak di daerah memperkuat pengawasan distribusi dan stok komoditas strategis guna menjaga inflasi tetap terkendali jelang akhir tahun 2025. (*)