Sekaltim.co – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pernyataan resmi usai rumah dijarah. Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, pada Senin 1 September 2025, pagi, ia ucapkan terima kasih atas simpati, doa, serta dukungan moral dari berbagai pihak pasca insiden penjarahan rumahnya di kawasan Mandar Bintaro, Tangerang Selatan.
Pesan Sri Mulyani usai rumah dijarah massa terkait pengakuan bahwa membangun bangsa adalah perjuangan yang penuh tantangan. Ia menyinggung bahwa para pendahulu bangsa pun telah melalui jalan terjal dan berbahaya dalam memperjuangkan Indonesia.
“Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” tulisnya.
Secara khusus, ia berterima kasih kepada masyarakat umum, mulai dari guru, dosen, mahasiswa, media, pelaku usaha, hingga netizen. Menurutnya, masukan, kritik, bahkan sindiran dan makian adalah energi bagi pemerintah untuk terus berbenah diri.
Sebelumnya, rumah Sri Mulyani dijarah ratusan orang pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari sekitar pukul 01.40 WIB.
Rekaman video kejadian tersebut ramai dibagikan warganet melalui media sosial, baik Instagram maupun X.
Dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga mengangkut barang-barang dari rumah berlantai dua itu. Beberapa di antaranya kursi, guci, hingga lukisan.
Ada pula warga yang terlihat santai menenteng barang rampasan sambil berjalan kaki maupun mengendarai sepeda motor.
Rumah yang berlokasi di kawasan Mandar Bintaro itu tidak tampak dijaga petugas keamanan saat kejadian berlangsung.
Situasi baru terkendali sekitar pukul 03.00 WIB setelah sejumlah personel TNI tiba di lokasi dengan seragam loreng.
Insiden rumah Sri Mulyani dijarah massa ini menambah daftar penjarahan terhadap pejabat negara. Sebelumnya, rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya juga mengalami peristiwa serupa. Hingga kini, pihak kepolisian belum merilis keterangan resmi terkait pelaku maupun langkah penegakan hukum. (*)
