Pemkab PPU Dukung Pengadaan ASN dan PPPK 2024, Terutama untuk IKN

Jakarta, SEKALTIM.CO – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten PPU terhadap langkah pemerintah dalam rangka persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Langkah pemerintah pusat ini sangat baik sekali memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten PPU, untuk menjadi ASN. Oleh karena itu, Pemda PPU sangat mendukung langkah ini,” kata Makmur Marbun saat hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis 14 Maret 2024.

Rapat tersebut dihadiri lebih dari 500 undangan kepala daerah, mulai dari bupati, walikota, dan gubernur, serta pejabat terkait lainnya di seluruh Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa peluang masyarakat untuk menjadi ASN atau PPPK sangat besar.

Jika dulu seleksi CPNS hanya dilakukan satu kali dalam setahun, mulai tahun 2024 ini akan dilakukan tiga kali dalam setahun, sehingga memberi kesempatan bagi mereka atau instansi yang belum terpenuhi terkait kelulusan yang diharapkan.

Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan bahwa seluruh tenaga honorer di Indonesia yang telah terdaftar dalam database akan dituntaskan pada tahun ini.

Oleh karena itu, ia meminta kepada bupati atau kepala daerah agar mengkhususkan formasi bagi mereka yang sudah masuk di daftar database di BKN pusat, yang jumlahnya ada sekitar 2,3 juta dan saat ini tersisa 1,7 juta tenaga honorer.

“Untuk jumlah ini kita selesaikan di tahun 2024, selambat-lambatnya itu di bulan Desember mendatang. Jika ada data yang tidak adil, silakan ke pemda masing-masing karena kita minta surat pertanggungjawaban mutlak kepada bupati/walikota terhadap data yang diberikan kepada kami,” kata Abdullah Azwar Anas.

Selain itu, Azwar Anas menambahkan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat juga mulai tahun ini akan membuka sebanyak 225 ribu lebih formasi khusus untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur.

“Presiden memberi arahan bahwa formasi ini untuk IKN dan itu wajib untuk perpindahan IKN secara kontinyu. Khusus untuk IKN, kami juga telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN di sana,” ungkap Abdullah Azwar Anas.

Dengan adanya formasi khusus untuk IKN sebanyak 225 ribu lebih, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas dan profesional dalam rangka mendukung pembangunan dan pengoperasian IKN secara optimal.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan peluang bagi putra-putri daerah Kabupaten PPU untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proyek strategis nasional tersebut.

Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya proses pengadaan ASN dan PPPK tahun 2024, khususnya dalam penyediaan data yang valid dan akurat terkait tenaga honorer yang akan dituntaskan penataan statusnya.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri PANRB agar setiap pemerintah daerah dapat memberikan surat pertanggungjawaban mutlak terkait data yang disampaikan. (*)