Samarinda, Sekaltim.co – Wali Kota Samarinda Andi Harun menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Edy Suharto, di Ruang Tamu Balaikota Samarinda, Jumat 3 Oktober 2025.
Pertemuan ini membahas langkah konkret memperkuat Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai bagian dari upaya membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih kokoh di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 antara Pemkot Samarinda dan BPKP Kaltim.
Kesepakatan ini menjadi dasar kerja sama dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta pengendalian internal secara terintegrasi.
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Edy Suharto, menjelaskan bahwa IEPK merupakan instrumen penting yang saling berkaitan dengan SPIP dan manajemen risiko.
Menurutnya, ketiga komponen tersebut harus berjalan selaras agar risiko korupsi di daerah dapat ditekan secara signifikan.
“Kalau SPIP, manajemen risiko, dan IEPK sudah mapan, maka di pemerintah daerah itu tidak akan terjadi korupsi lagi. Harapannya seperti itu. Dan ini menjadi komitmen kami untuk mengawal pencapaian IEPK,” ujar Edy.
Ia menambahkan, keberhasilan rencana aksi pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan pendampingan aktif dari BPKP.
Dengan kerja sama berkelanjutan, kebijakan pengawasan internal diharapkan semakin efektif dan berdampak nyata.
Sementara itu, Wali Kota Andi Harun menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menilai audiensi ini penting untuk menyelaraskan strategi pengawasan dan pencegahan korupsi di tingkat daerah.
“Apa yang diinginkan BPKP sejalan dengan harapan Pemkot. Saya akan mengarahkan perangkat daerah agar pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya di akhir. Dengan begitu, celah-celah korupsi bisa kita tutup,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, Sekda Hero Mardanus Satyawan, serta sejumlah pejabat tinggi Pemkot Samarinda dan auditor Inspektorat Daerah.
Pemkot juga menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan internal dan berharap adanya pendampingan berkelanjutan dari BPKP Kaltim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (*)
