Pemprov Kaltim Dorong Penguatan Arsitektur SPBE Dukung Transformasi Digital

Samarinda, SEKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bentuk transformasi digital. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah proses bisnis, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital sebagai sebuah arsitektur SPBE.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan konsep dan kinerja penguatan arsitektur SPBE tersebut saat menjadi narasumber dalam Dialog Publika TVRI Kaltim bertema “Strategi Peningkatan Kompetensi Pimpinan dan ASN dalam Mendukung IKN sebagai Smart City” pada Senin 25 Maret 2024.

“Dalam dua tahun ini kita coba genjot dengan membangun arsitektur SPBE, sehingga layanan publik dapat diakses lebih mudah secara digital,” ungkap Sekda Sri Wahyuni.

Sekda Kaltim juga menjelaskan bahwa momentum transformasi digital di Kaltim semakin berkembang pasca pandemi Covid-19. Banyak aktivitas masyarakat yang semula offline kemudian beralih ke online tanpa kontak fisik.

“Indeks masyarakat digital Kaltim cukup tinggi secara nasional,” imbuhnya.

Pemanfaatan SPBE di Kaltim yang terus ditingkatkan berdampak pada peningkatan poin sektor reformasi birokrasi tematik dari 68 menjadi 76 poin. Ini tak lepas dari upaya perbaikan arsitektur SPBE yang dilakukan.

Untuk membangun budaya digital, Pemprov Kaltim dalam dua tahun terakhir juga menggelar pelatihan digital leadership dengan format chief government information officer bagi kepala OPD dan pejabat eselon III.

“Bicara digital bukan hanya tugas tenaga teknis, tetapi perlu komitmen pimpinan,” tegas Sri.

Sekda mengungkapkan, transformasi digital yang sudah berjalan kini mempermudah proses bisnis pelayanan publik. Seluruh OPD dituntut melakukan hal serupa agar pelayanan publik yang murah dan mudah dapat dinikmati masyarakat secara digital.

“Arsitektur SPBE yang dibangun tidak boleh terputus. Karena itu kita juga lakukan penguatan kompetensi ASN,” terang Sri.

Sementara itu, narasumber lainnya, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyampaikan, dalam mempercepat transformasi digital, Kementerian Kominfo memiliki beberapa program seperti Digital Talent Scholarship.

Program ini merupakan pelatihan gratis bagi masyarakat umum, mahasiswa, ASN, maupun profesional yang diakhiri dengan sertifikasi kompetensi.

“Bukan berupa uang, tetapi berbentuk pelatihan gratis yang dilanjutkan dengan sertifikasi,” ungkapnya.

Untuk level pimpinan eselon II dan I, terdapat program Digital Leadership Academy yang bekerjasama dengan universitas dari luar negeri.

“Tujuannya agar para pimpinan memiliki kesadaran dan pola pikir transformasi digital seperti yang sudah berjalan di negara mitra,” pungkas Hary. (*)