Penerbangan Internasional dari 3 Bandara di Indonesia Terganggu Akibat Konflik Iran–Israel–AS
Sekaltim.co – Eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah antara Iran vs Israel dan Amerika Serikat mengakibatkan operasional penerbangan internasional di Indonesia terganggu. Penutupan wilayah udara di sejumlah negara kawasan Teluk membuat beberapa rute penerbangan terganggu, memicu pembatalan hingga penundaan jadwal keberangkatan.
Situasi di Timur Tengah ini turut memengaruhi aktivitas penerbangan dari tiga bandara internasional utama di Indonesia terganggu, yakni Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dan Bandar Udara Internasional Kualanamu. Ketiga bandara tersebut menjadi simpul utama penerbangan internasional yang banyak melayani rute transit menuju Timur Tengah dan Eropa.
Direktorat Jenderal Imigrasi pun bergerak cepat. Kesiapsiagaan ditingkatkan di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara guna mengantisipasi dampak yang lebih luas dari konflik regional tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan hingga Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 21.00 WIB, tercatat sedikitnya delapan penerbangan internasional mengalami gangguan berupa pembatalan maupun penundaan. Dampaknya tidak kecil. Total 2.228 penumpang terdampak situasi ini.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.644 merupakan Warga Negara Asing (WNA), sementara 584 lainnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka harus menyesuaikan kembali rencana perjalanan akibat perubahan jadwal yang terjadi secara mendadak.
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yuldi Yusman menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat guna memastikan pelayanan keimigrasian tetap berjalan lancar, tertib, dan kondusif di tengah situasi global yang tidak menentu.
Menurutnya, petugas imigrasi di bandara telah melakukan pembatalan perlintasan atau pembatalan keberangkatan bagi penumpang maupun kru maskapai yang terdampak. Proses tersebut dilakukan baik secara manual maupun melalui sistem digital keimigrasian.
“Ditjen Imigrasi memastikan pelayanan keimigrasian di bandara tetap berjalan optimal dan kondusif. Fokus kami menjaga kelancaran pelayanan, ketertiban pemeriksaan, serta kepastian prosedur bagi penumpang yang terdampak pembatalan atau pengalihan penerbangan,” ujar Yuldi dalam keterangan tertulis yang dirilis melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, Senin, 1 Maret 2026.
Selain itu, Ditjen Imigrasi juga menginstruksikan seluruh jajaran petugas di bandara untuk meningkatkan koordinasi dan respons terhadap dinamika penerbangan internasional.
Beberapa langkah strategis pun diterapkan. Di antaranya penyesuaian penempatan personel di area kedatangan dan keberangkatan internasional, koordinasi intensif dengan otoritas bandara serta maskapai, hingga pemantauan perkembangan penerbangan melalui kanal resmi dan sumber data penerbangan yang kredibel.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan khusus bagi penumpang asing yang terdampak pembatalan penerbangan. Melalui Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-133 tertanggal 1 Maret 2026, kantor imigrasi yang membawahi bandara diminta memberikan solusi administratif bagi mereka yang terpaksa tinggal lebih lama di Indonesia.
Kebijakan tersebut memungkinkan pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dengan masa berlaku hingga 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Selain itu, pemerintah juga membebaskan biaya beban overstay bagi warga asing yang mengalami keterlambatan keberangkatan akibat situasi konflik tersebut.
Di tengah ketidakpastian global, Ditjen Imigrasi juga mengimbau para penumpang internasional, khususnya yang memiliki rute transit di kawasan Timur Tengah, untuk selalu memantau perkembangan jadwal penerbangan melalui aplikasi resmi maskapai.
Penumpang juga diminta segera berkoordinasi dengan pihak maskapai maupun petugas bandara apabila membutuhkan bantuan layanan keimigrasian.
Dengan langkah antisipatif terhadap penerbangan internasional di Indonesia yang terganggu tersebut, pemerintah berharap pelayanan di bandara tetap berjalan tertib, sekaligus memberikan kepastian bagi para pelancong yang terdampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. (*)
