Pentingnya Data Desa Presisi dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur

Balikpapan, SEKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah menetapkan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai pilot project percontohan Data Desa Presisi (DDP) dengan tujuan utama untuk memperkuat infrastruktur data desa guna mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan desa serta kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dalam melaksanakan program Data Desa Presisi, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pra-laporan data Desa dan Kelurahan Presisi di The Royal Suite Hotel Balikpapan, Senin 29 Januari 2024.

Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi, menegaskan bahwa Data Desa Presisi memiliki peranan penting dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada.

“Melalui Data Desa Presisi kita akan memperkuat infrastruktur data desa guna mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif,” ujar Anwar Sanusi, dikutip dari keterangan resmi Diskominfo Kaltim.

Anwar Sanusi menerangkan penerapan teknologi dan inovasi dalam pengumpulan dan analisis data desa menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi perencanaan pembangunan.

Dengan adanya Data Desa Presisi, tim mendata sebanyak 112.000 jiwa dan 33.000 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di lebih dari 27.000 titik bangunan di Kabupaten PPU. Jumlah penduduk itu tersebar di 19 desa, 21 kelurahan dan 4 Kecamatan di Kabupaten PPU.

Langkah-langkah seperti ini merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, sejalan dengan Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU harus memastikan kelengkapan DDP sebagai bahan rujukan untuk pembangunan yang tepat sasaran dan partisipatif.

Pemprov Kaltim dan PPU tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur dan layanan di tingkat desa, tetapi juga pada penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan lokal di sekitar mereka. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan data yang akurat, terperinci, dan presisi menjadi pondasi utama dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui DDP, pemerintah dan lembaga terkait dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan memiliki data yang presisi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia dan menyelenggarakan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Data yang presisi memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang kebijakan,” ujar Akmal Malik.

Akmal Malik juga menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemprov Kaltim, PPU, dan berbagai lembaga serta institusi, termasuk IPB, menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan implementasi DDP dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Monitoring, evaluasi, dan pemetaan data Desa Presisi terus dipercepat dan diperkuat sebagai bagian dari komitmen dalam menggunakan data yang akurat dan terkini dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kritis dan terukur untuk mendukung upaya pembangunan yang inklusif dan berbasis bukti. (*)