Kaltim

Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat Kaltim Terus Disorot, Sri Wahyuni Tetap Bungkam!

Samarinda, SEKALTIM.CO – Di tengah deras arus dan gelombang tudingan yang terus bergulir tentang maladministrasi, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim), Sri Wahyuni, hingga kini tetap diam dan bungkam menutup rapat bibirnya.

Ruangan kerja Sri Wahyuni di lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim jalan Gajah Mada Samarinda tampak sepi. Lampu-lampu yang biasanya menyala terang kini hanya berpendar redup. Pintu-pintu tertutup rapat, suara riuh ketikan keyboard atau dering telepon tak bersorak-sorai, hanya keheningan yang melingkupi setiap sudut ruang.

Sejak Rabu kemarin (10/7/2024), sejumlah media di Samarinda mencoba mengonfirmasi kabar yang sedang santer terdengar. Para wartawan berdiri di depan pintu ruangan Sri Wahyuni, menanti kehadiran Sekdaprov Kaltim yang hingga kini belum memberikan jawaban.

Beberapa dari wartawan di Samarinda juga mencoba mengirim pesan melalui WhatsApp, berharap mendapat balasan yang diinginkan soal dugaan dirinya melanggar aturan dalam Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN). Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada satu pun balasan yang diberikan Sri Wahyuni soal maladministrasi.

Diberita sebelumnya, Mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Kalimantan Timur (AMPL-KT) geram dengan aksi “jalan-jalan” luar negeri yang dilakukan pejabat di Tanah Mulawarman.

Mereka menduga ada yang tak beres dengan kegiatan melaksanakan PDLN oleh “elit” di dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim ini. Atas dasar itu, AMPL-KT bakal turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis pagi (11/7/2024) di Kantor Gubernur Kaltim jalan Gajah Mada Kota Samarinda.

Dibenarkan Ketua AMPL-KT, Agus Setiawan, ada temuan dari AMPL-KT yang disinyalir bisa bikin rugi daerah. Mereka telah menemukan berbagai permasalahan di Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim untuk tahun anggaran 2022 dan 2023. Dia juga menduga ada perbuatan melawan hukum.

“Permasalahan yang ingin kami tindak lanjuti soal hasil temuan BPK RI Perwakilan Kaltim terkait maladministrasi pada pelaksanaan PDLN di Sekretariat Daerah Kaltim yang tidak dilengkapi izin lengkap,” ungkap Agus dalam surat yang dikirim ke media ini.

Agus menjelaskan, hasil pemeriksaan secara acak terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di Sekretariat Daerah Kaltim menunjukkan ada enam pelaksana perjalanan dinas yang melakukan PDLN tidak melampirkan dokumen administrasi seperti surat persetujuan perjalanan dinas maupun exit permit (izin keluar).

Rinciannya, Sekretaris Daerah (1 pelaksana PDLN 2023), Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kaltim (2 kali pelaksana PDLN 2022 & 2023), Kabag Sumber Daya Alam Pengelola Data dan Informasi (2 kali pelaksana PDLN 2022 & 2023), serta Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Umum Setda (1 pelaksana PDLN 2023).

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Presiden atau pejabat yang ditunjuk, perjalanan dinas ke luar negeri tidak diizinkan.

“Jika kita lihat di peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi PDLN pada Lampiran Bab II Bagian A Angka 4, itu kan tertulis apabila sampai dengan tanggal keberangkatan yang diusulkan belum juga mendapat persetujuan tertulis, maka yang bersangkutan tidak diizinkan melaksanakan PDLN”.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa perjalanan dinas oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN harus dilengkapi dokumen administrasi perjalanan dinas, termasuk surat persetujuan perjalanan dinas dan exit permit.

“Di peraturan tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 ayat (1) ini juga sudah tertulis jelas untuk lingkungan kementerian maupun pemerintah daerah,” bebernya.

Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 1 Tahun 2020 yang terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 juga telah menegaskan bahwa dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri harus lengkap, termasuk surat rekomendasi izin perjalanan dinas, surat persetujuan perjalanan dinas, paspor dinas yang masih berlaku, exit permit, dan visa untuk negara tertentu.

AMPL-KT mendesak beberapa pihak agar transparan dan amanah dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. “Kami akan melakukan unjuk rasa minggu ini, mendesak Pj gubernur untuk memberikan sanksi tegas terhadap pejabat yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri tanpa melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang,” tegas Agus Setiawan.

Di sisi lain, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2022, Sri Wahyuni tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2.338.779.000 tanpa hutang. Pada tahun 2023, harta kekayaannya meningkat menjadi Rp 3.008.581.725.

Hingga saat ini, pertanyaannya, apakah Sri Wahyuni bersama pejabat lain benar-benar melanggar aturan atau tidak, masih menjadi perdebatan dan sorotan publik. Keheningan Sri Wahyuni dalam merespons tudingan ini semakin memperdalam misteri dibalik kasus maladministrasi.

Dengan segala ketegangan yang menyelimuti, ruangan kerja Sri Wahyuni tetap sunyi. Para wartawan terus menunggu konfirmasi dan AMPL-KT siap memperjuangkan keadilan. Hanya waktu yang akan mengungkap kebenaran di balik tudingan ini.

Simak berita Sekaltim.co lainnya di tautan Google News

2 Komentar Anda

  1. Sudah bukan rahasia lagi mungkin ya ? Km oknum PEMDA nya spt itu, dgn alasan study banding ke LN padahal lebih banya refresing nya dpd hasil study bandingnya. Bagaimana masyarakat bisa makmur kl semua oknum PEMDA kelakuanya spt ini ? Tidak pernah merasa cukup dan kenyang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button