Pj Gubernur Kaltim Beri Catatan Kinerja OPD Pemprov di Rapim Akhir Tahun 2023

Balikpapan, SEKALTIM.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik memberikan catatan khusus terkait serapan anggaran dan beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana pada tahun 2023. Hal itu disampaikan Akmal Malik saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov Kaltim, Rabu 27 Desember 2023, di Hotel Novotel Balikpapan.

Rapim kali ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim. Rapim digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran OPD selama tahun 2023 yang akan berakhir.

Antara lain realisasi pendapatan dan realisasi belanja APBD 2023, pengadaan barang dan jasa, rekap Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2024, prognosis realisasi APBD 2023, realisasi bantuan keuangan (bankeu), realisasi dana APBN 2023, DAK Fisik, progres RPJMD, serta persoalan inflasi.

Selain itu, dibahas pula potensi penyerapan APBD 2023 bisa mencapai 93,79 persen dari pagu perubahan APBD 2023 sebesar Rp 25,3 triliun. Sementara, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 24 Desember 2023, telah melampaui target sebesar 116,49 persen dari target Rp 9,2 triliun.

Akmal Malik mengatakan dirinya mengapresiasi sejumlah kemajuan dan capaian yang telah diraih Pemprov Kaltim selama tahun 2023. Namun di sisi lain, ada beberapa catatan penting yang harus disampaikan terkait kinerja dan serapan anggaran.

“Saya mengapresiasi sejumlah kemajuan yang telah dicapai. Tapi saya juga harus memberi catatan untuk beberapa urusan,” kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik seperti dilansir dari Adpim Pemprov Kaltim.

Salah satu catatan penting dari Akmal adalah terkait rendahnya serapan anggaran OPD Pemprov Kaltim hingga 24 Desember 2023. Berdasarkan data yang dilaporkan para kepala OPD, realisasi serapan anggaran baru mencapai 74,99 persen.

Menanggapi hal itu, Akmal meminta OPD untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran agar ke depan serapan anggaran bisa lebih optimal. Dia mengingatkan, perencanaan yang buruk berisiko menghambat pelaksanaan program kerja Pemprov Kaltim.

“Kalau memang ada tambahan anggaran harus dipastikan dulu. Harus bisa kita eksekusi dalam waktu singkat. Eksekusi dalam waktu cepat,” tegas Akmal.

Akmal pun meminta agar komunikasi antar OPD dan legislatif dalam membahas alokasi anggaran harus ditingkatkan. Sehingga, jika memang ada anggaran yang tidak bisa direalisasikan, segera dikomunikasikan sejak awal.

“Kalau memang tidak bisa, katakan tidak bisa. Bagi saya ini hanya persoalan komunikasi,” pesan Akmal.

Selain itu, Akmal juga mencatat bahwa beberapa OPD mengeluhkan adanya penambahan anggaran di luar perencanaan semula. Hal itu yang diduga menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.

“Kita harus memperkuat komunikasi, bukan hanya dengan kabupaten kota, tapi juga dengan pusat,” tambah Akmal.

Lebih lanjut, Akmal meminta OPD untuk mengantisipasi perencanaan anggaran di tahun 2024 dengan lebih matang. Dia ingin agar perencanaan anggaran disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan program OPD dan selalu dievaluasi secara berkala.

Hal itu penting agar program prioritas Pemprov Kaltim bisa dilaksanakan dengan optimal di tahun politik 2024.

“Saya berterima kasih atas sejumlah capaian prestasi yang sudah diraih. Kinerja sudah bagus, mudah-mudahan semakin baik lagi tahun depan,” ujar Akmal.

Sementara itu, Sekda Kaltim Sri Wahyuni yang turut hadir dalam Rapim juga menambahkan bahwa akan digelar kembali Rapim evaluasi di awal tahun 2024.

“Terima kasih kepada semua OPD. Yang belum selesai, tolong segera dilaporkan karena kita akan gelar rapim kembali awal Januari 2024,” ujar Sri Wahyuni.

Dengan menggelar Rapim di penghujung tahun 2023 ini, Pemprov Kaltim berharap bisa mengevaluasi kinerja OPD selama satu tahun terakhir. Sehingga, perencanaan dan target kinerja OPD untuk tahun 2024 bisa disusun lebih matang. (*)