Pj Gubernur Kaltim Soroti KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Bakal Lapor ke Presiden
Kutim, SEKALTIM.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik memberikan perhatian serius terkait kelanjutan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan utara Kaltim, Kamis 1 Februari 2024, Pj Gubernur Akmal Malik menyempatkan waktu untuk meninjau KEK MBTK di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur.
Pj Gubernur Akmal Malik sempat meninjau kondisi Pelabuhan Maloy dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di KEK KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan. Ia meminta laporan detail mengenai perkembangan kawasan ekonomi khusus tersebut.
Dirinya bahkan berniat memperjuangan kelanjutan KEK KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutim ini kepada Presiden Joko Widodo secara langsung.
“Saya minta laporan yang detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal usai pertemuan dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan jajaran KEK MBTK di Kantor KEK MBTK, Kaliorang, dikutip dari laporan Adpimprov Kaltim.
Beberapa kendala yang masih menjadi kelemahan progres KEK MBTK antara lain persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya minat investor. Pasalnya, sejak diresmikan Presiden Jokowi pada 1 April 2019, total investasi yang masuk KEK MBTK baru sekitar Rp100 miliar.
Padahal investasi di kawasan ekonomi khusus lainnya sudah mencapai triliunan rupiah. Akibatnya, pemerintah pusat mengancam akan mencabut status KEK Maloy bila Kaltim tidak bisa memenuhi syarat. Batas waktunya paling lambat Juni 2024.
Sebagai contoh, beberapa infrastruktur yang dinilai investor belum memadai adalah fasilitas pengolahan air limbah (IPAL) dan pengelolaan sampah. Akmal Malik meminta agar pihak KEK MBTK memberi laporan terperinci sebagai laporan untuk Kementerian KKP dan KLHK.
“Kita di-deadline sampai Juni. Kita akan dievaluasi. Kalau tidak, KEK bisa bubar,” imbuhnya.
Akmal berharap kekurangan persyaratan KEK MBTK bisa diselesaikan dalam 5 bulan ke depan agar statusnya tidak dicabut. Selain bertemu kementerian terkait, Akmal juga akan mendekati langsung Presiden Jokowi.
“Nanti saya bisikkan langsung ke Pak Presiden. Kan kadang saya duduk sama-sama di heli. Pak Presiden akan ke Kaltim lagi,” ungkap Akmal.
Dia sangat berharap pemerintah pusat tidak menghapus KEK MBTK mengingat posisinya yang strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan akan menjadi super hub Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan terus mendukung upaya memajukan KEK MBTK. Menurutnya, kawasan seluas 509 hektare ini tidak hanya berperan sebagai kawasan industri batu bara dan pertanian, tapi juga akan jadi pintu gerbang logistik IKN.
“Jadi, tidak ada alasan untuk menutup KEK MBTK. Kita terus dukung,” tegas Ardiansyah yang juga Wakil Ketua Dewan Kawasan KEK MBTK.
Pertemuan di KEK KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ini turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Kaltim seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kaltim H. Ujang Rachmad, Dirut BUMD Melati Bakti Satya (MBS) Aji M.A.W Hakim, dan jajaran Pemkab Kutim. Kunjungan Pj Gubernur Kaltim ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus menggenjot pengembangan KEK MBTK.
Berbagai strategi penguatan daya tarik investasi perlu dilakukan, seperti perbaikan infrastruktur dan promosi lebih gencar ke investor dalam dan luar negeri. Dukungan pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga diperlukan agar KEK KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan bisa berkembang optimal menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Dengan lokasi yang sangat strategis di poros maritim internasional dan dekat dengan calon IKN, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan memiliki prospek cerah untuk menjadi kawasan industri, perdagangan, dan logistik terintegrasi kelas dunia. Momentum pembangunan IKN harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemprov Kaltim dan pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan potensi tersebut. (*)
