Bandung, SEKALTIM.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menyoroti urgensi dari pemulihan ekonomi bagi warga yang terdampak bencana. Sebab, hal ini berimplikasi serius terhadap ketahanan pangan masyarakat.
Pasalnya, persoalan bencana yang kerap melanda wilayah Kaltim tak hanya berdampak fisik semata.
Akmal Malik menyuarakan isu krusial ini saat menjadi pembicara kunci pada Sidang Komisi 4 Rakornas Penanggulangan Bencana (PB) 2024 di El Hotel Bandung, Selasa 23 April 2024.
Dalam agenda yang dihadiri pejabat dan pegawai BPBD se-Indonesia itu, Akmal memaparkan materi bertema “Penganggaran dan Pelaksanaan Stimulan Sosial Ekonomi untuk Petani Terdampak Puso Akibat Bencana Banjir dengan Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur”.
“Bencana yang lebih besar adalah ketika masyarakat tidak mendapat haknya untuk makan akibat kondisi yang tidak ideal. Ada hak-hak masyarakat yang hilang akibat perubahan fungsi alam dan kejadian bencana,” ungkap Akmal membuka pemaparan.
Mengutip pernyataan Presiden RI, Akmal menyebut kondisi pangan saat ini sedang tidak baik akibat perubahan iklim dan anomali cuaca ekstrem. Maka dari itu, Pemprov Kaltim menaruh perhatian besar pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan di daerahnya.
“Kejadian bencana kekeringan dan banjir menyebabkan penderitaan luar biasa terkait kebutuhan pangan. Karena itu, kami memberikan atensi khusus pada penanggulangan bencana ini,” tegasnya.
Akmal menekankan pentingnya pengalokasian dana APBD secara bijak untuk pemulihan ekonomi petani. Prioritas utama adalah kebutuhan mendesak petani, perbaikan infrastruktur pertanian dan bantuan alsintan, serta program rehabilitasi berkelanjutan.
“Alokasi dana dari APBD harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut agar stimulan sosial ekonomi untuk petani terdampak banjir dapat berjalan efektif dan efisien,” paparnya.
Pj Gubernur berharap BPBD dan stakeholder terkait dapat mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya dalam penanggulangan bencana.
Akmal juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan semua pemangku kepentingan demi mengatasi dampak bencana yang masif.
Selain Akmal, hadir pula sejumlah narasumber lain seperti Bupati Lembata NTT, Matheos Tan, Direktur Pelaksana Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Firman Parmudianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin Kalsel Raniansyah dan Plt Kepala Pelaksana BPBD Aceh, Fahmi Ridwan.
Sidang komisi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menyusun strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak bencana, termasuk pemulihan ekonomi masyarakat melalui stimulan sosial ekonomi yang tepat sasaran. (*)
