Tantangan Program Makan Bergizi Gratis se-Kaltim, Butuh 450 Unit Dapur dan Pasokan Sayur
Samarinda, Sekaltim.co – Kondisi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai wilayah penerima pasokan sayur menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dari pemerintahan Prabowo Subianto.
Kaltim diketahui hingga kini masih memerlukan pasokan sejumlah kebutuhan pangan dari luar wilayah karena keterbatasan pangan produksi lokal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) membahas persiapan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Odah Etam Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Bugis, Samarinda, Senin 10 Februari 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ini menghasilkan sejumlah poin penting terkait tantangan dan persiapan program.
Tantangan utama yang perlu diatasi adalah memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan, terutama sayur mayur, yang saat ini masih bergantung pada daerah lain.
Pemprov Kaltim dan BGN akan terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan ini, termasuk kemungkinan pengembangan sentra pertanian baru di wilayah Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Nasional Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa program MBG di Kaltim membutuhkan sekitar 450 unit dapur untuk mencakup seluruh wilayah.
Namun saat ini, baru tersedia 37 unit dapur yang akan dikelola oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Selain infrastruktur dapur, kami juga mempersiapkan sumber daya manusia dengan mengandalkan Kepala Satuan Pelayanan Makanan Bergizi yang direkrut dari SPPI,” jelas Tigor.
Tigor Pangaribuan menegaskan bahwa sebelum implementasi penuh, perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh terkait tata kelola program MBG di Kaltim.
Saat ini, di Samarinda baru satu sekolah yang menjalankan program MBG, sementara sekolah lainnya akan segera menyusul. Beberapa instansi juga telah mulai mengajukan kesiapan pembangunan fasilitas dapur.
Tigor menambahkan bahwa setiap dapur diproyeksikan akan melayani sekitar 3.000 anak dengan kebutuhan sayur mayur mencapai 300 kg sekali masak.
Dengan perhitungan tersebut, ketika 400 unit dapur beroperasi, Kaltim membutuhkan pasokan sayur mayur sekitar 1.200 ton per hari.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat sebagian besar sayur mayur di Kaltim masih didatangkan dari luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian lokal.
“Ini tantangan buat kita. Terlebih Kaltim selama ini bahan pangannya bergantung dengan daerah lain,” kata Akmal dikutip dari keterangan pers Biro Adpimprov Kaltim.
Pihaknya akan mendorong penggunaan bahan pangan lokal untuk mereduksi biaya transportasi. Konsekuensinya, perlu penguatan pertanian dan meningkatkan budaya agraris menjadi pekerjaan rumah.
Akmal juga menyambut baik keinginan Presiden terkait program MBG ini, karena menurutnya yang dibutuhkan Kaltim saat ini adalah penguatan di sisi pasokan.
“Sisi permintaan sudah ada, bahkan ada yang bersedia membayar Rp15.000. Yang perlu didorong adalah sisi pasokan. Jika pemasok lokal tidak siap, kita terpaksa mengambil dari daerah lain,” jelasnya.
Keberhasilan program ini tidak hanya akan berdampak pada perbaikan gizi anak-anak di Kaltim, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan sektor pertanian lokal. (*)
