Presiden Jokowi Kritisi Ribuan Aplikasi Pemerintah yang Tumpang Tindih, Minta Integrasi dengan INA Digital

Jakarta, SEKALTIM.CO – Dalam peluncuran GovTech Indonesia bernama INA Digital pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keberadaan ribuan aplikasi layanan publik milik pemerintah yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih.

Presiden menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya melayani masyarakat, bukan mempersulit atau memperlambat.

“Seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi,” kata Presiden Jokowi saat sambutan pada acara yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretriat Presiden.

Presiden mengkritisi adanya sekitar 27 ribu aplikasi layanan publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih. Untuk itu, Presiden meminta pemerintah berhenti membuat aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri.

“Mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru, setop. Karena tadi, 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu membikin anggaran, ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, membuat platform baru,” ungkap Presiden.

Bahkan, Presiden menyoroti bahwa terdapat kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. “Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” imbuhnya.

Dengan adanya INA Digital, Presiden berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan terintegrasi melalui satu aplikasi. Presiden meminta setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data.

“Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tegas Presiden Jokowi.

Peluncuran INA Digital ini merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan layanan publik melalui satu pintu digital. Dengan adanya platform terpadu ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. (*)