Program GratisPol dan Paket THR Rudy-Seno Dapat Apresiasi dari Ormas PUSAKA Kalimantan
SEKALTIM.CO – Program pendidikan GratisPol yang digagas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji, mendapat sambutan hangat dari Organisasi Masyarakat (Ormas) lokal, Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA).
Dalam Rapat Kerja Pengurus PUSAKA pada Sabtu, 12 April 2025, di Sekretariat DPW PUSAKA Kaltim, komplek Ruko Pondok Alam Indah, Jalan Abdul Wahab Syahrani Nomor 9, Kota Samarinda, apresiasi secara resmi disampaikan oleh jajaran pengurus.
GratispmPol atau “Gratis Pendidikan dari Sekolah hingga Doktoral” adalah program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang memberikan akses pendidikan tanpa biaya dari tingkat dasar hingga S3.
Menurut Ketua Harian DPP PUSAKA, Asia Muhidin, program ini menjadi angin segar bagi generasi muda yang ada di Bumi Etam, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“GratisPol memberi harapan baru. Banyak anak muda di Kaltim yang bercita-cita tinggi, tapi terkendala biaya. Program ini membuka jalan bagi mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya progresif, tetapi juga inklusif dan tidak diskriminatif. Semua lapisan masyarakat ber-KTP Provinsi Kaltim, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.
Lebih lanjut, Asia menyebutkan bahwa program GratisPol juga sejalan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pada pilar pendidikan berkualitas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Tak hanya dalam sektor pendidikan, PUSAKA juga mengapresiasi langkah pemerintah melalui kebijakan “Paket THR 2025”. Paket tersebut mencakup penghapusan pajak dan denda kendaraan bermotor, pembebasan biaya sewa tempat usaha bagi pelaku UMKM, serta pembebasan retribusi tempat wisata milik pemerintah provinsi selama enam bulan ke depan.
“Ini kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat kecil. UMKM sangat terbantu dengan pembebasan sewa, dan masyarakat umum juga terbantu dengan penghapusan pajak kendaraan,” jelasnya.
Rachmadansyah, yang merupakan Ketua Umum DPW PUSAKA Kaltim, menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan kepemimpinan yang memahami kondisi rakyat secara langsung.
“Ini wujud nyata empati. Pemimpin seperti ini yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPW PUSAKA, Iin Fitriana Mayasari, turut menambahkan bahwa dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, banyak warga yang harus memilih antara memenuhi kebutuhan harian atau membayar pajak. Oleh karena itu, langkah-langkah keringanan yang diberikan oleh pemerintah sangat berarti.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang dalam kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur atas kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan membumi ini,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, jajaran PUSAKA Kalimantan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat dan berlandaskan keadilan sosial.
