Berau, SEKALTIM.CO – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) se-Kalimantan Timur Tahun 2024 resmi dibuka di Palmy Exclusive Hotel Berau, Rabu 15 Mei 2024.
Rakorda yang mengangkat tema “Pemanfaatan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045” ini dibuka oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita.
Dalam sambutannya, Noryani menegaskan pemerintah daerah perlu menetapkan standarisasi dan kriteria penyelenggaraan bidang pengendalian penduduk dan KB sesuai kewenangannya.
“Diharapkan akan diinternalisasikan ke dalam program 5 tahunan pembangunan kependudukan, baik nasional maupun daerah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Noryani menyoroti lambatnya penyusunan GDPK di beberapa daerah. Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, saat ini baru 7 daerah yang sudah atau hampir menyelesaikan penyusunan GDPK. Selebihnya, yakni Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara dan Kutai Timur belum menyusun sama sekali.
“Paling lambat 2025 sudah tersusun. Jika kesulitan bisa berkoordinasi langsung dengan provinsi,” pesannya.
Rakorda juga menghadirkan narasumber dari Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Diana Lestari yang memaparkan materi “Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045”.
Selain itu, Kepala DPPKBP3A Berau Rabiatul Islamiah menyampaikan materi “Legalisasi Perda Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)”. Terakhir, Kabiro Hukum Setda Kaltim Slamet Harahap berbicara tentang “Fasilitasi Rancangan Perda atau Perkada”.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakorda penting ini di Berau. Dia berharap Rakorda dapat membangun komitmen bersama pencapaian program pembangunan keluarga, kependudukan dan KB, khususnya pemanfaatan GDPK.
“Untuk memperkuat upaya mewujudkan SDM unggul dan berkualitas, perlu dukungan Pemprov Kaltim agar kebijakan kependudukan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Muhammad Said menambahkan, upaya Pemkab Berau dalam meningkatkan kualitas SDM melalui program kependudukan dan KB telah menuai hasil dengan diraihnya 7 Panji Keberhasilan Pembangunan 2024 termasuk kategori Bangga Kencana bidang Keluarga, Kependudukan dan KB.
Hadir sebagai peserta Rakorda para Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) kabupaten/kota se-Kaltim, termasuk Kadis PPKB Kutai Timur Achmad Junaidi.
Achmad Junaidi menyambut baik arahan tersebut. Dia mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti penyusunan GDPK di Kutim sesuai prosedur yang disampaikan narasumber.
“Ini sangat penting dan paling urgent harus segera kita tindaklanjuti, yakni membentuk peraturan kepala daerah minimal Perbup terkait grand design pengendalian penduduk dan KB,” ungkapnya. (*)