Sidak ke DLH dan BKD, Pj Gubernur Kaltim Soroti Penggunaan Anggaran dan Disiplin Pegawai
Samarinda, SEKALTIM.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dinas di lingkungan Pemprov Kaltim. Sidak kali ini menyasar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Selasa 27 Februari 2024.
Saat tiba di kantor DLH Kaltim, Akmal disambut langsung Kepala DLH Kaltim Ence Ahmad Rafidin Rizal beserta sejumlah kepala bidang. Akmal lantas mengingatkan jajaran DLH agar cermat dalam penggunaan anggaran.
“Saya belum tanyakan outputnya apa. Ini baru saya tanyakan penggunaan bahan bakarnya saja,” ujar Akmal usai meneliti penggunaan anggaran di DLH.
Akmal menilai perencanaan anggaran di BKD masih perlu dibenahi. Pasalnya, realisasi anggaran pada triwulan I masih minim jika dibandingkan perencanaan.
“Kalau deviasinya 10 persen masih wajar. Tapi kalau hanya bisa dikerjakan 50 persen, itu patut dipertanyakan,” kritik Akmal.
Ia menyarankan agar perencanaan anggaran tidak terlalu besar tapi realisasinya kecil. Perencanaan sebaiknya dibuat realistis sesuai kapasitas keuangan yang ada.
Dari DLH, Akmal lantas menuju BKD Kaltim. Di sana ia hanya ditemui para staf fungsional tanpa kehadiran pimpinan. Kepada mereka, Akmal menyinggung absensi pegawai.
Akmal menyoroti soal disiplin kehadiran pegawai. Menurutnya, pemerintah harus menerapkan sistem merit untuk memberikan reward dan punishment yang setimpal.
“Saya berani ambil kebijakan yang tidak populer. Pegawai yang tidak hadir berkurang tunjangan kinerjanya,” tegas Akmal.
Selain itu, sistem absensi di BKD baik manual maupun online juga dinilai Akmal perlu dibenahi. Kedisiplinan pegawai dalam hal kehadiran harus ditingkatkan.
“Sengaja saya kaget-kaget begini. Kalau dikasih tahu dulu, bukan sidak namanya. Saya tidak urus teknis, saya hanya menuntut komitmen,” jelas Akmal.
Sejumlah catatan Akmal Malik saat sidak menjadi bahan evaluasi bagi DLH dan BKD. Kedua dinas ini diharapkan segera memperbaiki temuan Pj Gubernur.
Dengan sistem birokrasi yang bersih dan transparan, kinerja Pemprov Kaltim tentu akan optimal. Layanan publik pasti semakin baik dan kesejahteraan rakyat meningkat. (*)
