Balikpapan, Sekaltim.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan hijau dan program REDD+ dalam ajang South-South Exchange (SSE) 2024.
Pertemuan yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan ini dihadiri oleh perwakilan dari enam negara, termasuk Brazil, Kongo, Kosta Rika, Kamboja, Gabon, dan Indonesia sebagai tuan rumah.
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam sambutannya menyoroti berbagai upaya signifikan yang telah dilakukan provinsi ini terkait pembangunan hijau.
“Kami telah merampungkan sejumlah dokumen strategis, termasuk rencana induk ekonomi hijau, rencana aksi provinsi untuk pengurangan gas rumah kaca, Perda Kaltim tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, serta Dokumen Program Pengurangan Emisi Dana Karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF),” ujarnya.
Akmal menekankan bahwa dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai arahan strategis dan rujukan utama dalam penyusunan RPJMD maupun rencana proyek mitra pembangunan.
Upaya ini menunjukkan keseriusan Kaltim dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan luas wilayah 16,7 juta hektar, di mana 65% atau sekitar 8,1 juta hektar merupakan kawasan hutan dan areal konservasi, Kaltim memiliki peran krusial dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Meski perekonomian Kaltim masih didominasi sektor tidak terbarukan sebesar 68%, provinsi ini terus berupaya mendorong percepatan transformasi menuju green economy.
“Kaltim berkomitmen dan konsisten menerapkan ekonomi hijau yang telah diinternalisasikan dalam RPJMD Kaltim sejak 2008 hingga sekarang,” tegas Akmal.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan Kaltim dalam mengimplementasikan FCPF Carbon Fund tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian NDC nasional, tetapi juga menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang dapat dikelola secara berkesinambungan melalui Program REDD+ di Kaltim.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyambut positif pertemuan SSE ini.
“Kegiatan ini sangat baik karena bagaimanapun bumi pertiwi ini harus selalu dirawat, dijaga, dan dilindungi. Tidak hanya untuk kita hari ini, tetapi juga untuk anak, cucu, dan cicit kita di masa depan,” ujarnya.
Ananda menambahkan bahwa SSE berkolaborasi untuk memperkuat perlindungan dunia dalam rangka reduksi emisi karbon.
Ia juga menyoroti bahwa Indonesia telah menerima sejumlah dana insentif untuk pengurangan emisi karbon, yang menjadi salah satu topik diskusi dalam pertemuan ini.
Pertemuan SSE 2024 ini merupakan bagian dari Proyek GCF Indonesia REDD+ RBP Periode 2014-2016 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), KLHK bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, UNDP, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kehadiran Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, dan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Wahyu Marjaka, semakin memperkuat signifikansi pertemuan ini dalam konteks global.
Melalui SSE 2024, Kaltim tidak hanya mempertegas komitmennya terhadap pembangunan hijau, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan program REDD+ dan mencapai target NDC.
Dengan kolaborasi internasional yang semakin erat, diharapkan upaya global dalam memitigasi perubahan iklim dan melestarikan lingkungan dapat semakin efektif dan berkelanjutan. (*)
