Paser, Sekaltim.co – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Sabtu 14 Juni 2025 lalu.
Dalam kunjungan ini, Wapres bertemu langsung dengan masyarakat. Ia menyempatkan diri datang ke rumah korban penyerangan misterius yang terjadi di posko pencegatan hauling batubara.
Kunjungan Gibran berlangsung dalam dua sesi, sore hingga malam dan kembali pagi sebelum menuju Tabalong. Warga menyampaikan berbagai keluhan, terutama soal aktivitas hauling yang dianggap meresahkan.
Wapres Gibran hadir satu hari sebelum genap tujuh bulan insiden tragis yang menewaskan Russel. Ia berdiskusi hampir dua jam dengan warga setempat.
Dalam dialog tersebut, warga menyuarakan tuntutan keadilan atas tewasnya Russel dan berharap pemerintah pusat menemukan pelaku penyerangan.
Gibran tidak hanya mendengarkan, tapi juga langsung memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti keluhan warga.
Ia mengapresiasi peran Pemprov Kaltim dan Kalsel atas stabilitas wilayah. Namun, ia menegaskan perlunya penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat aktivitas tambang.
Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, Gibran menekankan pentingnya peran gubernur dan wakil gubernur sebagai perwakilan pusat di daerah. Mereka diharapkan aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah, pelaku tambang, dan masyarakat.
“Selain itu, Wapres meminta agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian terhadap penyelesaian sengketa pertanahan masyarakat, dan mendorong percepatan perbaikan jalan sepanjang 4 km serta dua jembatan di kawasan Batu Kajang yang telah menjadi prioritas nasional melalui BBPJN Kaltim,” ungkap Bambang Arwanto, Rabu 18 Juni 2025.
Wapres juga meminta agar TNI-Polri memperkuat keamanan melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Bahkan, ia membuka opsi pembentukan pos penjagaan warga jika dibutuhkan.
Gibran turut menginstruksikan percepatan perbaikan jalan 4 km dan dua jembatan di kawasan Batu Kajang. Proyek ini sudah masuk daftar prioritas nasional melalui BBPJN Kaltim.
Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi masyarakat terus ditegaskan. Tujuannya jelas: menciptakan wilayah yang aman, tertib, dan adil di tengah aktivitas pertambangan. (*)
