Samarinda, Sekaltim.co – Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan yang Terafiliasi dengan Premanisme digelar di Ruang Rapat Bina Bangsa, Kantor Gubernur Kaltim pada Minggu, 11 Mei 2025.
Pertemuan strategis ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi kondusif di Kalimantan Timur, terutama menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang bertujuan mendukung tujuan negara.
“Ormas juga berkontribusi besar kepada negara. Yang membuat ulah, mungkin tidak sampai 1 persen dari total 611.343 ormas di Indonesia. Tugas kita menjaga bagaimana ormas bisa tetap dalam rangka mencapai tujuan negara,” ungkapnya.
Heri Wiranto menambahkan bahwa pembinaan ormas dapat dilakukan melalui pembentukan koperasi.
“Untuk pembinaan ormas bisa menggunakan koperasi sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, seperti memeras perusahaan. Ormas bisa dilibatkan dalam pembentukan koperasi di desa-desa,” tegasnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan pentingnya menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, bukan sumber keresahan sosial melalui praktik premanisme.
“Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ujar Gubernur kelahiran Balikpapan tersebut.
Korem 091/ASN yang diwakili oleh Kasrem Kolonel Kav Rahyanto Edy Yunianto dan Kasi Intel Kolonel Inf Decky Zulhas, menyatakan siap bersinergi bersama Polda Kaltim, Pemda, dan seluruh unsur terkait dalam menindak tegas gangguan keamanan berkedok ormas premanisme.
Rapat dihadiri berbagai pejabat penting termasuk Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim Sufian Agus, perwakilan DPRD Kaltim, Kapolresta Samarinda, Badan Intelijen Daerah, unsur Forkopimda, tokoh agama, adat, masyarakat, serta perwakilan ormas se-Kalimantan Timur.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan ruang bagi berbagai ormas untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. (*)
