Balikpapan, Sekaltim.co – Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja dan reses ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Kamis, 19 Juni 2025 di Hotel Four Points Balikpapan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, hadir dalam rapat tersebut.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony, Maryadi Oekon memimpin tim kunjungan. Sebelum pertemuan, kedatangan rombongan Komisi XII DPR RI disambut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Bandara SAMS. Selendang manik khas Kaltim dikalungkan sebagai simbol penyambutan hangat kepada tamu.
Saat pertemuan, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya keseimbangan eksploitasi sumber daya dengan pelestarian lingkungan. Pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas bersama dalam pembangunan berkelanjutan.
“Kunjungan kerja reses ini memiliki arti penting bagi Kaltim,” tegas Rudy Mas’ud.
Menurutnya, kunker reses bukan hanya sarana menyerap aspirasi dan informasi lapangan. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pusat dan daerah mengawal kebijakan energi. Kebijakan lingkungan dan investasi harus berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Gubernur Rudy Mas’ud berharap kehadiran Komisi XII dan jajaran kementerian teknis membuka diskusi konstruktif. Pelaku usaha tambang dan energi turut hadir dalam pertemuan penting ini. Ruang dialog terbuka diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan sektor ESDM.
Isu ESDM, lingkungan hidup, dan investasi berkelanjutan dibahas secara terbuka dan objektif. Sinergi DPR RI, pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi kunci. Pengelolaan sumber daya harus produktif ekonomi namun tetap ramah lingkungan.
Sementara itu, Dony Maryadi Oekon menjelaskan tujuan kunker reses untuk pengawasan langsung kegiatan usaha. Fokus utama pada sektor pertambangan dan energi terkait kepatuhan peraturan lingkungan. Reklamasi dan izin investasi menjadi perhatian khusus dalam pengawasan ini.
Tim juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar turut dievaluasi. Sinergi semua pihak diperlukan mengatasi isu lingkungan dan sosial.
“Kami berharap seluruh pihak memberikan penjelasan dan komitmen nyata,” tandas Dony.
Hasil dialog akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk masa depan. Penguatan fungsi pengawasan Komisi XII di sektor ESDM menjadi prioritas utama.
Diskusi berlangsung akan menjadi bahan rapat dengar pendapat dengan menteri. Agenda ini dijadwalkan dalam masa sidang berikutnya di Jakarta. Solusi konkret diharapkan dapat terwujud dari hasil pertemuan ini.
Anggota Komisi XII yang hadir antara lain H Ridwan Andi Wittiri, Sigit Karyawan, Rusli Habibie, Irsan Sosiawan, Gulam Mohammad Sharon, Syafruddin, dan Meitri Citra Wardani. (*)
