Sekaltim.co — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diakui sebagai rujukan nasional dalam penanganan konflik pertambangan.
Hal ini tercermin dari kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, S.M., ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim, Kamis 3 Juli 2025.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Dinas ESDM Kaltim. Edi Nasapta hadir bersama Staf Komisi III DPRD Babel, Vergia Fioritti Nen, S.AP., dan sejumlah staf lainnya.
Rombongan DPRD Babel ini disambut oleh Sekretaris Dinas ESDM Kaltim, Hadi Suwito, S.E., serta Kepala Bidang Minerba, Achmad Prannata, S.T., beserta jajaran.
Dalam kunjungannya, Edi menyampaikan maksud untuk melakukan koordinasi sekaligus bertukar pikiran terkait pengawasan dan penanganan konflik pertambangan. Ia menyoroti meningkatnya jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Babel yang berpotensi memicu konflik di lapangan.
“Potensi pertambangan di Bangka Belitung sangat besar. Namun, dampaknya juga mulai menimbulkan benturan di lapangan. Kami ingin belajar dari Kaltim dalam menangani situasi seperti ini,” ujar Edi.
Menanggapi hal tersebut, Achmad Prannata menjelaskan bahwa konflik pertambangan umumnya memiliki kompleksitas yang tinggi. Meski kasus serupa dapat terjadi di berbagai daerah, pendekatan penanganannya kerap berbeda.
“Namun demikian, Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim tetap berkomitmen hadir di tengah masyarakat, baik dengan kebijakan maupun terjun langsung ke lapangan,” jelasnya.
Kunjungan ini menjadi bentuk konkret sinergi antarprovinsi dalam memperkuat tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan minim konflik.
Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama dan rencana tindak lanjut berupa peninjauan langsung ke salah satu perusahaan tambang di Kaltim. (*)
