Sekaltim.co – Kawasan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali digegerkan oleh praktik prostitusi terselubung. Aparat gabungan dari Polda Kalimantan Timur (Kaltim), TNI, Satpol PP, serta Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengungkap jaringan prostitusi yang menyasar penginapan di Kecamatan Sepaku, sekitar wilayah inti IKN.
Sedikitnya 70 pekerja seks komersial (PSK) diamankan dalam berbagai operasi razia prostitusi di sekitar wilayah IKN rentang 2025. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, Makassar, Bandung, hingga Yogyakarta. Tarif layanan seksual berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu per sesi.
Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, menjelaskan bahwa sejumlah penginapan di Sepaku terindikasi kuat digunakan sebagai tempat praktik prostitusi IKN. Saat razia, petugas menemukan wanita bersembunyi dalam lemari serta pasangan bukan suami istri dalam satu kamar.
“Memang tidak ada yang tertangkap tangan, tapi indikasi kuat ada,” ujar Yulianto, Rabu 9 Juli 2025.
Modus yang digunakan adalah sistem open BO melalui media sosial. Para pelaku menyewa kamar penginapan seharga Rp300 ribu per malam untuk menjajakan layanan kepada tamu yang didapat secara daring.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan akan menindak tegas praktik prostitusi di IKN. Ia mengakui sempat terjadi aktivitas prostitusi di kawasan itu, terutama selama bulan Ramadan lalu.
“Kami tidak menutup-nutupi. Kalau ada, pasti kami tindak,” tegas Basuki di Senayan, Jakarta 8 Juli 2025.
Basuki menyebut, saat itu pihaknya bersama Satpol PP dan kepolisian menertibkan delapan warung yang diduga sebagai lokasi praktik prostitusi.
Sementara itu, Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali, menyebut pihaknya telah memantau aktivitas mencurigakan sejak tiga bulan terakhir. Ia mengaku menerima laporan dari warga dan pemerintah desa di Kecamatan Sepaku.
“Kami tindak lanjuti laporan itu dengan operasi gabungan,” jelas Bagenda.
Operasi terbaru yang dilakukan dalam tiga gelombang menjaring total 64 perempuan. Mereka mengakui menggunakan aplikasi untuk mencari pelanggan, lalu menetap sementara di penginapan dekat IKN.
Tanggapan datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dia ikut bereaksi atas kabar ini.
Cak Imin mengaku kaget dan menyebut kondisi tersebut sebagai situasi gawat yang perlu ditindaklanjuti segera.
“Waduh, gawat. Kok bisa begitu? Harus dicek,” ucap Cak Imin, 7 Juli 2025.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin bersinergi menindak tegas praktik prostitusi di IKN yang merusak moral kawasan yang diproyeksikan sebagai simbol peradaban baru Indonesia. (*)
