Kukar, SEKALTIM.CO – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bantuan sosial (Bansos) dan Pangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin 19 Februari 2024, sore. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Kukar dan dipandu oleh Plt. Asisten II bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemkab Kukar Wiyono.
Rapat dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muslik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sutikno, Kepala Dinas Perkebunan M. Taufik, Sekretaris Dinas Sosial Yuliandris Suherdiman, Sekretaris BPKAD Achmad Marisi, dan perwakilan bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Iwan.
Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap program bantuan sosial yang telah disalurkan di Kukar, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemda. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk memastikan data penerima bantuan sosial dan pangan telah sinkron antara data dari pusat dan daerah.
Dalam laporannya, Sekretaris Dinas Sosial Yuliandris Suherdiman memaparkan realisasi bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah di Kukar tahun 2024. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI berupa bantuan sembako sebanyak 15.486 paket yang telah disalurkan ke seluruh kecamatan di Kukar.
Sedangkan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Kukar antara lain bantuan pangan kemiskinan ekstrem sebanyak 615 orang, bantuan uang tunai untuk orang tua lanjut usia, anak terlantar, dan penyandang disabilitas sebanyak 773 orang, serta bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10.920 keluarga.
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa realisasi dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kukar yang berhak harus terus berjalan lancar. Namun, yang perlu diperhatikan adalah data penerima bantuan di lapangan harus benar-benar valid dan terverifikasi dengan baik.
“Saya minta dalam seminggu ini, para kepala OPD melakukan pertemuan untuk membahas data kemiskinan di Kukar agar bisa dicocokkan dengan data kemiskinan di Kementerian Sosial. Jadi data penerima bansos dari pusat dan daerah bisa sinkron,” tegas Bupati Edi melalui keterangan tertulis Prokom Kukar.
Ia menambahkan, masalah data penerima bantuan sosial di lapangan kerap menjadi kendala dalam penyaluran bansos. Terkadang ada data ganda atau tidak valid sehingga menghambat proses distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, verifikasi dan validasi data menjadi sangat penting.
Bupati Edi Damansyah menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan sosial dan pangan dari pemerintah pusat maupun daerah bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat Kukar yang membutuhkan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah sinkronisasi data penerima bantuan agar tidak terjadi kesalahan penyaluran. (*)
