Sekaltim.co – Kebijakan efisiensi nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 ternyata tak membuat program pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berhenti. Di tengah pengetatan anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim justru gas pol memperbaiki infrastruktur, membuktikan efisiensi bukan alasan berhenti melakukan pembenahan.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Provinsi Kaltim mencatat lonjakan positif pada kondisi jalan mantap provinsi di sepanjang tahun 2025. Persentase jalan mantap naik dari 82,21 persen pada 2024 menjadi 85,83 persen di 2025. Artinya, kualitas jalan makin solid dan konektivitas makin valid.
Secara angka, panjang jalan mantap bertambah dari 771,83 kilometer menjadi 805,81 kilometer. Tak hanya perbaikan, pembangunan jalan baru juga melesat tajam. Jika pada 2024 hanya 4,9 kilometer, maka di 2025 melonjak hingga 33,98 kilometer, nyaris 34 kilometer jalan baru terbangun.
Padahal, total panjang jalan provinsi Kaltim berdasarkan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.597/2023 mencapai 938,85 kilometer. Dengan capaian tersebut, lebih dari 85 persen jalan provinsi kini sudah dalam kondisi mantap. Sebuah progres yang patut dicatat dalam pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, bukan cuma di laporan, tapi juga di lapangan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pembangunan jalan tetap menjadi prioritas utama, meski tekanan efisiensi anggaran tak bisa dihindari. Menurutnya, infrastruktur jalan adalah kunci utama konektivitas dan pemerataan ekonomi antarwilayah.
“Pembangunan jalan tetap menjadi prioritas karena menyangkut konektivitas dan pemerataan ekonomi,” tegas Rudy.
Tak berhenti di situ, kegiatan rekonstruksi dan pemeliharaan rutin juga ditingkatkan. Jika pada 2024 rekonstruksi jalan hanya 68,08 kilometer, maka pada 2025 melonjak menjadi 120 kilometer, hampir 2 kali lipat. Sementara pembangunan jembatan tetap konsisten, dengan enam jembatan dibangun, sama seperti tahun sebelumnya.
Menuju jalan mantap Kaltim, menurut Rudy, telah menjadi komitmen Pemprov dalam melanjutkan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman, perbatasan, dan pesisir. Meski Transfer ke Daerah (TKD) diprediksi menurun, proyek strategis seperti pembangunan jalan dipastikan tetap jalan. “Infrastruktur jalan adalah urat nadi pembangunan ekonomi. Kami ingin seluruh wilayah Kaltim terkoneksi dengan baik agar manfaat pembangunan dirasakan merata,” tutup Rudy. (*)
