Gubernur dan Bupati-Wali Kota Se-Kaltim Bahas Keuangan Daerah, Bakal Tagih Dana Kurang Salur ke Pusat
Sekaltim.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengumpulkan para bupati dan wali kota dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kaltim, Senin 3 Agustus 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Fokus pembahasannya cukup serius terkait keuangan daerah di seluruh wilayah Kaltim. Para pimpinan ini membicarakan dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat bagi daerah di Kaltim.
Gubernur Rudy ingin mendengar langsung kondisi keuangan 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Pasalnya, penurunan TKD ikut mengubah postur APBD masing-masing daerah.
Ruang fiskal menjadi lebih sempit. Persentase belanja pegawai juga ikut meningkat.
Masalah lain yang ikut mencuat adalah dana kurang salur. Hampir seluruh daerah di Kaltim mengeluhkan dana yang sampai sekarang belum dibayarkan pemerintah pusat.
Rudy Mas’ud Ajak Kepala Daerah Kaltim Kompak Perjuangkan TKD
Rudy menegaskan persoalan tersebut tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bergerak sebagai satu kesatuan.
Menurutnya, seluruh kepala daerah perlu bersama-sama menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat. Terutama kepada Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo.
Namun, perjuangan itu tetap harus dilakukan dengan cara yang santun dan sesuai aturan.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” tegas Rudy saat memberikan arahan penutup, melalui keterangan di laman Pemprov.
Dalam waktu dekat, Rudy berencana mengajak para bupati dan wali kota menemui pemerintah pusat.
Tujuannya sederhana. Pemerintah daerah ingin mendapat solusi atas persoalan pemangkasan TKD dan dana kurang salur.
“Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya,” ujar Rudy.
Dana Kurang Salur Kaltim Capai Triliunan Rupiah
Rudy meminta seluruh kepala daerah tetap kompak memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyelesaian dana kurang salur.
Nilainya tidak kecil. Akumulasi dana kurang salur di seluruh wilayah Kaltim disebut mencapai triliunan rupiah.
Bagi daerah, penyelesaian persoalan ini cukup penting. Apalagi Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil migas dan batu bara.
Dukungan pemerintah pusat melalui skema TKD yang lebih bijak dinilai bisa membantu daerah menjaga program pembangunan.
Jika dana yang menjadi hak daerah tersalurkan dengan baik, pemerintah daerah punya ruang lebih besar untuk menjalankan program yang sudah direncanakan.
Ujungnya tetap sama. Pembangunan bisa berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Saya berharap ada solusi terbaik setelah penyampaian aspirasi dari para bupati dan wali kota kepada pemerintah pusat,” kata Rudy.
Rakor ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Kaltim untuk menyatukan langkah. Persoalan DBH, DAU, TKD, dan dana kurang salur akan dibawa bersama ke pemerintah pusat.
Pesannya jelas: Kaltim harus kompak memperjuangkan hak daerah, tetapi tetap dengan cara yang baik dan sesuai aturan. (*)
