Sekaltim.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji memberikan keterangan terkait alasan dirinya tidak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Seno Aji mengaku tetap berada di Kaltum untuk memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Padahal, kegiatan tersebut dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, tempat Seno bernaung.
Penjelasan itu disampaikan Seno melalui video yang diunggah di akun Instagram Seno Aji Official pada Jumat, 23 Oktober 2026.
“Mohon izin Bapak Presiden yang terhormat, saya mohon maaf tidak dapat hadir di acara rakor yang baru saja diadakan karena kami sedang menjalankan pemadaman karhutla dikarenakan status siaga darurat Kalimantan Timur,” kata Seno.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja nyata dan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah harus melindungi masyarakat sekaligus menjaga lingkungan dari dampak kebakaran.
Prabowo Sempat Sindir Ketidakhadiran Seno Aji
Sebelumnya, nama Seno Aji menjadi sorotan saat Prabowo menyapa para kepala daerah dalam Rakornas TPAKD di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.
Ketika menyebut nama Wakil Gubernur Kaltim tersebut, Prabowo tidak melihat Seno berada di lokasi.
“Waduh, catet itu,” ujar Prabowo, disambut tawa peserta.
Presiden kemudian melanjutkan kelakarnya dengan menyinggung biaya perjalanan dinas.
“Uang jalannya dikembalikan,” kata Prabowo.
Momen tersebut ramai diperbincangkan karena Seno merupakan kader Partai Gerindra. Namun, Seno kemudian menjelaskan bahwa ketidakhadirannya berkaitan dengan penanganan karhutla di daerahnya.
Seno Pantau Dampak Karhutla di Samarinda
Di tengah penanganan kebakaran, Seno juga mengunjungi keluarga seorang balita berusia 1,5 tahun di Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, pada 22 Oktober 2026. Balita tersebut dilaporkan meninggal dunia dengan dugaan keterkaitan dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla.
Meski demikian, hubungan langsung antara paparan asap dan penyebab kematian perlu merujuk pada keterangan medis atau otoritas terkait.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim juga disebut telah merekomendasikan peningkatan status karhutla dari siaga darurat menjadi bencana nasional. Usulan tersebut ditujukan untuk membuka peluang dukungan tambahan dari pemerintah pusat, termasuk melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Konsep pengajuan status tersebut masih disiapkan oleh Biro Hukum Pemprov Kaltim.
Selain penanganan kebakaran, Seno meminta Polda Kaltim dan aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang sengaja membakar lahan, baik perusahaan maupun perorangan.
Ketidakhadiran Seno Aji di Rakornas TPAKD karena memilih menangani karhutla pun menjadi perhatian publik. Namun, ia menyatakan fokusnya saat ini adalah memastikan penanganan karhutla berjalan dan masyarakat terdampak mendapat perlindungan. (*)
