Mahulu, SEKALTIM.CO – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menargetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024 menjadi 9,83%. Target ini ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Melalui keterangan tertulis dari Diskominfostandi Mahakam Ulu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mahulu, drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm, Kes, menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius dan kompleks yang dihadapi banyak warga.
Agustinus Teguh Santoso menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan ekonomi, tetapi juga ketidaksetaraan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang hidup yang layak.
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Pemda Mahulu menetapkan target untuk mengurangi tingkat kemiskinan di tahun 2024 pada angka 9,83%. Maka untuk itu menjadi tugas kita bersama dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Mahulu,” paparnya saat membuka Rekonsiliasi Tim Terpadu Lintas Sektor Terkait Penerima Bantuan yang diselenggarakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Mahulu pada Kamis, 4 April 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mahulu sebesar 11,38%.
Angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 11,9% dan tahun 2022 sebesar 11,55%.
Namun, angka kemiskinan Mahulu pada tahun 2023 menjadi yang tertinggi dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinsos P2PA Mahulu, Honorata Yulita Usun, SH, M.AP, menyosialisasikan penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar dimiliki oleh operator kampung masing-masing.
Hal ini dilakukan untuk membentuk pemahaman yang sama terkait bantuan kepada masyarakat tidak mampu, serta menyepakati sumber data sebagai ‘starting point’ dalam menurunkan angka kemiskinan di Mahulu.
“Agar pelaksanaan bantuan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran, maka kepala-kepala kampung diharapkan menyiapkan operator SIKS-NG di masing-masing kampung, dengan SK kepala kampung sebagai dasar Dinsos P2PA membuat akun SIKS-NG,” ungkap Usun.
Saat ini, Pemerintah Pusat, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, menargetkan angka kemiskinan pada range 6,5% sampai dengan 7,5%.
Upaya rekonsiliasi data penerima bantuan ini diharapkan dapat membantu Pemkab Mahulu dalam mencapai target pengentasan kemiskinan sesuai RPJMD daerah.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat/perwakilan dari 5 Kecamatan, Para Petinggi se-Kabupaten Mahakam Ulu, serta narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Sosial Kota Samarinda, dan Kepala BPS Mahulu. (*)
