Bontang, SEKALTIM.CO – Kabupaten Paser mencatatkan prestasi dalam upaya penurunan angka stunting. Kabupaten ini mampu menurunkan angka stunting sebesar 2,5 persen dari tahun 2022 ke 2024.
Pencapaian ini menempatkan Paser di peringkat kedua di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam penurunan angka stunting.
Atas pencapaian tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Paser, Amir Faisol, menerima piagam penghargaan dari Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, pada peringatan ke-31 Hari Keluarga Nasional (Harganas) Kalimantan Timur di Kota Bontang, Kamis 25 Juli 2024.
“Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang dipublikasi Kementerian Kesehatan, angka stunting di Paser turun dari 24,9 persen pada 2022 menjadi 22,4 persen tahun ini,” ungkap Amir Faisol.
Ia menambahkan bahwa survei internal Pemkab Paser bahkan menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu 13,22 persen.
Selain itu, Paser juga meraih peringkat kedua dalam melakukan intervensi serentak pengukuran dan penimbangan Balita di Posyandu pada Juni 2024, dengan cakupan mencapai 98,2 persen.
Pj. Gubernur Akmal Malik dalam sambutannya menekankan pentingnya data presisi dan kolaborasi antar instansi dalam menangani isu-isu seperti KB, kesehatan, dan stunting.
“Urusan ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Masalahnya saat ini adalah mindset money follow function yang mengakibatkan kebijakan dan penggunaan anggaran terkotak-kotak,” ujarnya.
Acara ini juga menandai peluncuran Population Clock oleh Deputi Adpin BKKBN, Sukaryo Teguh.
Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) yang menampilkan data kependudukan Kalimantan Timur secara real-time.
“Population Clock ini menampilkan data yang bersumber dari proyeksi BPS 2020-2050 dan kolaborasi dengan Kemendagri. Data ini bisa diakses dimana saja melalui https://siperindu.online/popclockkaltim,” jelas Sukaryo.
Sukaryo juga menyoroti tantangan kependudukan terkini, bukan hanya fokus pada usia produktif, tetapi juga persiapan untuk usia non-produktif seperti balita dan lansia.
“Harus ada kebijakan untuk lansia, agar mereka menjadi lansia yang produktif, sehat, punya penghasilan, dan tidak menjadi beban,” tambahnya.
Prestasi Kabupaten Paser ini menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi antar instansi dan penggunaan data yang akurat terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan kependudukan di daerah. (*)
