PPU, SEKALTIM.CO – Puluh warga Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, datang menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg kepada Pj Bupati PPU Makmur Marbun pada Kamis 11 Januari 2024. Warga menyampaikan aspirasi dan berharap Pj Bupati menyelesaikan masalah ini.
Makmur Marbun mendengarkan langsung aspirasi warga yang disampaikan di halaman kantor Bupati PPU. Ia menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji ini.
“Saya tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Beberapa hari belakangan saya telah mengadakan inspeksi mendadak ke agen dan pangkalan LPG untuk memastikan ketersediaan dan harga gas,” terang Makmur.
Pj Bupati juga telah memanggil jajaran PT Pertamina Patra Niaga dan agen gas elpiji setempat. Ia meminta pasokan gas segera dialirkan agar kekosongan di PPU teratasi.
“Kami dari pemda membantu menyiapkan personel dan kendaraan untuk mendukung penyaluran gas,” imbuhnya.
Diduga, kelangkaan gas elpiji di PPU terjadi lantaran sebagian dialihkan ke Kabupaten Paser. Sebab harga gas elpiji di sana lebih tinggi ketimbang HET yang berlaku di PPU.
“Banyak gas elpiji 3 kg yang lari ke Paser karena harganya lebih mahal. Saya berjanji akan membenahi masalah ini,” tegas Makmur.
Pj Bupati menyampaikan Pemerintah Kabupaten PPU akan mengajukan tambahan kuota gas elpiji 3 kg kepada KESDM. Pasalnya, kebutuhan gas meningkat signifikan seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kuota gas elpiji 3 kg PPU perlu ditambah seiring hadirnya IKN. Jadi, kita tidak bisa disamakan dengan kondisi sebelumnya,” pungkas Makmur.
Sementara itu, Koordinator lapangan (Korlap) aksi ini Ibrahim mengatakan bahwa, keluhan utama masyarakat yakni sulitnya mendapatkan gas LPG. Dia menjelaskan bahwa, selama ini tabung gas 3 kg sangat sulit ditemui masyarakat.
Jika mencari sejak pagi, hingga malam hari pun tabung gas tak kunjung didapatkan. Apabila berhasil mendapatkan tabung gas, maka harganya Rp35 hingga Rp50 ribu per tabung, melonjak tinggi dari harga biasanya yang hanya Rp25 ribu.
Ia mengungkapkan, kekecewaannya bahwa pemerintah daerah hanya melakukan sidak, tetapi tidak ada solusi nyata di lapangan.
“Masyarakat tetap kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka. LPG langka itu seolah ada pembiaran, saya bawa tabung gas dari pagi sampai malam tidak ketemu, bagaimana kita mau masak,” ungkapnya.
Harga gas LPG yang dinaikkan oleh pengecer itu, kata Ibrahim karena tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Ketegasan pemerintah diperlukan, karena kejadian ini juga terus berulang.
“Anehnya pengecer itu bisa mendapatkan tabung gas, tapi masyarakat tidak, itu karena pemerintah tidak mengawasi,” ujarnya.
Dengan mendengarkan aspirasi warga secara langsung, Pj Bupati PPU berupaya menjembatani masalah yang tengah terjadi. Ia berjanji akan memastikan pasokan gas elpiji kembali normal sehingga masyarakat PPU bisa mengakses gas subsidi dengan lancar kembali. (*)
