PPU, SEKALTIM.CO – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) membahas realisasi pupuk bersubsidi dalam rapat tim fasilitasi dan koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) pada Selasa 16 Januari 2024. Rapat membahas realisasi pupuk bersubsidi di Kabupaten PPU tahun 2023.
Kepala Dinas Pertanian PPU Rozihan Asward memaparkan realisasi pupuk bersubsidi tahun lalu mencapai 65% untuk urea dan 76% untuk NPK. Realisasi ini dipengaruhi oleh kemarau panjang pada September hingga Desember 2023 yang menyebabkan tidak adanya musim tanam.
“Mengingat kemarau panjang, petani tidak bisa dipaksakan menyerap pupuknya,” ujar Rozihan Asward melalui keterangan tertulis, Selasa 16 Januari 2024.
Akibatnya, kuota pupuk bersubsidi Kabupaten PPU pada 2024 mengalami penurunan. Kuota urea turun 52% dan NPK hanya terpenuhi 29% dari total keseluruhan yang diusulkan.
Rozihan menjelaskan, rapat KP3 kali ini difokuskan untuk membahas antisipasi pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk musim tanam tahun 2024. Sebab, pada 2023 petani sudah menyerap pupuk bersubsidi yang diberikan.
“Kita upayakan penambahan kuota di Juni dari relokasi daerah yang tidak terserap agar petani kita kembali mendapatkan pupuk bersubsidi,” terang Kepala Dispertan PPU.
Dinas Pertanian kabupaten juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan pasokan dan harga pupuk bersubsidi tetap stabil di tengah kenaikan harga pupuk non-subsidi.
Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan solusi untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten PPU dapat segera ditemukan. Sehingga produktivitas pertanian di daerah tersebut tetap terjaga dengan baik.
Ketersediaan pupuk berimbas langsung pada ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pupuk petani menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional di tengah situasi yang penuh tantangan. (*)
