Kukar, SEKALTIM.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bakal kehilangan potensi pendapatan kurang lebih Rp3-6 triliun karena terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono saat menerima Rombongan Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Kalimantan Timur yang dipimpin Auditor Utama BPKP, Antar MT Sianturi, di Kantor Bupati Kukar, Rabu 6 Maret 2024.
Menurut Sunggono, terdapat lima kecamatan di Kukar yang wilayahnya masuk dalam kawasan IKN. Kelima kecamatanitu adalah Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Sanga Sanga, Samboja, dan Kecamatan Samboja Barat.
Kelima kecamatan tersebut merupakan daerah penghasil di sektor minyak, gas bumi, dan batubara dengan total 34 desa/kelurahan.
“Kukar sebagai mitra strategis sudah berkali mengikuti forum-forum baik di daerah maupun tingkat nasional terkait pembangunan IKN. Berbagai usulan terkait pembangunan dan tata kelola baik kependudukan maupun kepegawaian telah dilakukan, namun belum ada respon dari pemerintah pusat,” ungkap Sunggono melalui keterangan tertulis Prokom Kukar, Kamis 7 Maret 2024.
Sunggono mengungkapkan Pemkab Kukar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pembangunan di kecamatan-kecamatan tersebut meski nantinya akan menjadi bagian dari IKN dan diserahkan sepenuhnya.
Sunggono berharap ada komitmen yang jelas dan tegas dari kementerian atau lembaga terkait kebijakan ke depan bagi Pemkab Kukar dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
“Kami Pemkab Kukar berharap agar pemerintah pusat berkomitmen untuk memikirkan dampak ke depan adanya IKN Nusantara, bukan hanya masalah batas wilayah saja, tapi juga menindaklanjuti masalah-masalah di dalamnya,” harapnya.
Turut mendampingi Sekda dalam pertemuan tersebut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yani Wardana, Sekretaris BPKAD Akhmad Marisi, perwakilan Bappeda, Inspektorat, Dinas Permukiman dan Tata Ruang serta OPD terkait lainnya. (*)
