SEKALTIM.CO – Usai menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024, Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, menyampaikan bahwa dalam perencanaan-perencanaan pembangunan di Mahulu akan dipastikan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar rencana kerja yang disusun terakomodir.
Bupati Bonifasius menegaskan, pembangunan di Mahulu harus tetap berjalan dengan maksimal, dengan dukungan anggaran sesuai kemampuan fiskal.
“Intinya pembangunan harus dioptimalkan, pembangunan itu harus 65% anggarannya untuk pembangunan fisik, yang lainnya untuk operasional-operasional pemerintahan, kantor, OPD, rapat-rapat peningkatan kapasitas, selanjutnya juga untuk bantuan-bantuan sosial, masyarakat, bantuan untuk pertanian, kemudian kesehatan dan beasiswa,” jelasnyamelalui keterangan tertulis, Jumat 10 Mei 2024.
Sebelumnya, Bupati Bonifasius dan Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., menghadiri Musrenbangnas 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Senin 6 Mei 2024.
Musrenbangnas ini digelar oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan kepada para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
“Kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci,” ungkap Presiden.
Merespons arahan Presiden Jokowi, Bupati Bonifasius menegaskan komitmennya untuk memastikan program pembangunan di Kabupaten Mahulu disinkronisasikan dengan rencana besar pembangunan nasional.
Hal ini penting agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran sesuai dengan arahan pemerintah pusat. (*)