Samarinda, Sekaltim.co – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dr. Jaya Mualimin, memimpin rapat lintas sektor untuk membahas tindak lanjut penanganan pasien Hepatitis C di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II A Narkotika Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Pertemuan ini digelar di Oproom II Dinas Kesehatan Kaltim pada Senin, 3 Maret 2025, dengan fokus pada peningkatan koordinasi antarlembaga dalam penanganan kesehatan warga binaan.
Dalam rapat tersebut, dr. Jaya Mualimin menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan bagi warga binaan yang terinfeksi Hepatitis C.
Salah satu isu krusial yang mendapat perhatian adalah keterbatasan akses BPJS bagi penghuni lapas serta alur pemeriksaan dan pengobatan yang masih menghadapi kendala teknis.
“Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan rumah sakit dan BPJS terkait alur rujukan. Jangan sampai ada warga binaan yang tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh layanan kesehatan hanya karena kendala administratif,” tegas dr. Jaya Mualimin, dalam keterangan tertulis Rabu 5 Maret 2025.
Pertemuan lintas sektor ini juga membahas secara mendetail mengenai skema pemeriksaan pasien Hepatitis C, termasuk penggunaan fibroscan dan mekanisme pengiriman sampel darah ke rumah sakit rujukan.
Para peserta rapat turut mendiskusikan pentingnya screening massal serta upaya untuk menyederhanakan akses pengobatan, seperti pemindahan layanan ke Puskesmas terdekat untuk pengambilan obat.
Hasil diskusi yang produktif menghasilkan beberapa kesepakatan penting untuk ditindaklanjuti. Langkah-langkah strategis yang disepakati meliputi:
1. Penyederhanaan prosedur rujukan bagi pasien Hepatitis C dari lapas ke fasilitas kesehatan
2. Koordinasi intensif dengan BPJS untuk kemudahan akses layanan kesehatan
3. Percepatan proses administrasi kependudukan bagi warga binaan yang belum memiliki identitas resmi
4. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di lapas dalam penanganan kasus Hepatitis C
5. Optimalisasi peran Puskesmas terdekat untuk memudahkan pengambilan obat
Keputusan-keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan urgensi penanganan kesehatan warga binaan, sekaligus menyadari keterbatasan yang ada di lapangan. Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam implementasi solusi yang dihasilkan dari rapat tersebut. (*)
